Ranperda RTRW Kaltim 2022-2042 Diminta Jadi Skala Prioritas

- Redaksi

Monday, 19 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana saat Penetapan Komposisi Pansus RTRW beberapa waktu lalu. [Ist]
Suasana saat Penetapan Komposisi Pansus RTRW beberapa waktu lalu. [Ist]
Samarinda – Saat ini, Rancangan Perda RTRW Kaltim tahun 2022-2042 sedang digodok. Ketua Komisi III DPRD Kaltim menilai hal tersebut harus menjadi prioritas untuk dirampungkan.

Dia menjelaskan, kekinian DPRD Kaltim telah rapat bersama Dinas PUPR Kaltim membahas tata ruang. Dia menegaskan, agar pada proses tersebut, pihak terkait tidak sekadar menjadi tukang stempel.

Maksudnya Veridiana ialah, DPRD Kaltim harus mengontrol proses penyusunan RTRW Kaltim. Dia menekankan hal tersebut belajar dari pengesahan RTRW pada beberapa tahun silam.

“ Haru dikontrol, apakah (Perda) RTRW selama ini berjalan sesuai atau ada penyimpangan?, ” kata dia, belum lama ini, kepada wartawan, belum lama ini.

Dikatakan Veridiana, dengan Kaltim ditetapkan sebagai IKN Nusantara, dipastikan banyak pihak yang melirik Kaltim untuk berinvestasi.

Dia mengingatkan pemerintah, jangan sampai hanya untuk kepentingan IKN, kehidupan masyarakat Kaltim dikalahkan oleh kepentingan korporasi besar.

“Apalagi Kaltim untuk IKN ini sangat seksi sekali, khususnya untuk investasi. Jangan sampai tata ruang yang diprioritaskan untuk kehidupan rakyat Kaltim dikalahkan oleh korporasi yang membawahi investasi besar, ” ujarnya.

Terkait dengan wilayah Kaltim yang masuk dalam IKN, Veridiana memandang penting untuk dilakukan perubahan RTRW.

“Sesuai kepentingan negara bagaimanapun kita mendahulukan itu. Jadi pasti kita keluarkan dari tata ruang Kaltim, sehingga nanti dia menjadi tata ruang sendiri, ” katanya.

Mengenai tata ruang Kaltim yang ada saat ini, Veridiana menyebut masih menggunakan tata ruang yang lama. Namun tentunya dengan adanya IKN akan ada pengecualian.

“Ya, hutan industri kemarin diserahkan pada IKN. Artinya dikembalikan pada negara. Nanti kita lihat di tata ruang baru, bagaimanapun Paser dan Kukar sebagian masuk wilayah IKN, tapi kalau PPU sudah clear masuk IKN, ” kata Veridiana. (Nina/Adv/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-12 di Muara Badak Ulu, Kukar
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-11 di Desa Santan Tengah untuk Penguatan Nasionalisme
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kutai Kartanegara
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Sanga-Sanga Muara
DPRD Kaltim Mengajak ESDM Untuk Mengawasi Lubang Pasca Tambang
Tingkatkan Kualitas Produk UMKM, Agar Mampu Bersaing Dipasar Luar
Baharuddin Demmu Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan ke-8 di Desa Muara Jawa Ulu
Program Hirilisasi Disambut Baik Oleh Muhammad Samsun

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru