SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal. Hal ini tampak dari kehadiran langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H. Sunggono, dalam rapat pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI 2025) yang digelar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim dan Kaltara, Rabu (11/6/2025).
Rapat ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Sunggono menegaskan pentingnya dukungan OJK terhadap program-program unggulan Pemkab Kukar seperti Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, KEJAR, LAKU PANDAI, AUTP, hingga Layanan Keuangan Syariah (LIK Syariah).
“Pemkab Kukar bersama TPAKD terus berupaya membuka akses keuangan yang luas dan produktif. Kami berharap OJK dapat membantu menggerakkan lembaga jasa keuangan agar lebih aktif berperan dalam pembangunan ekonomi lokal,” tegas Sunggono.
Selain itu, ia memaparkan sejumlah daerah yang diusulkan sebagai lokasi pengembangan EKI 2025. Di antaranya adalah Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak serta Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kedua desa tersebut dinilai memiliki potensi yang besar meskipun menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi keuangan yang masih terbatas.
Menurut Sunggono, setiap desa memiliki karakteristik unik yang dapat menjadi kekuatan ekonomi baru apabila dikelola dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Oleh karena itu, Pemkab Kukar siap menyediakan informasi lengkap untuk mendukung rencana pengembangan yang lebih terarah.
“Kami akan siapkan semua data yang dibutuhkan, mulai dari potensi desa, jumlah penduduk produktif, hingga kebutuhan akses keuangan. Ini penting agar program EKI 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana konkret yang mencakup akses layanan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) ke desa-desa target, seperti ketersediaan jaringan dari Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, serta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, TPAKD juga menetapkan timeline peluncuran dan tahapan kegiatan EKI 2025 di daerah yang telah dipilih.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabag Ekonomi Haryo Martani, Kabid Pemberdayaan DPMD Kukar Asmi Riyandi Elvandar, serta para stakeholder terkait yang siap mengawal pelaksanaan EKI 2025 di lapangan.












