
Samarinda – Proyek pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE distribusi pelayanan diameter 100 mm – 250 mm Kota Balikpapan mendapatkan perhatian cukup serius dari Komisi III DPRD Kaltim.
Hingga anggota Komisi III DPRD Kaltim sampai terjun ke lapangan untuk melakukan monitoring terhadap proyek tersebut.
Dari hasil tinjauan ini, Komisi III, yakni Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa pengerjaan pipa tersebut baru terealisasi sekitar 50 persen dari dana APBD Murni 2022 sebesar Rp 5 miliar.
“Kita lihat baru terserap Rp 2,4 miliar dari Rp 5 miliar, berarti terealisasi 50 persen saja,” ungkapnya.
Disinggung terkait kendala yang dialami kontraktor lapangan, ia menyebutkan bahwa tidak ada kendala yang signifikan. Hanya saja, kontraktor terlalu lamban dan kemungkinan mereka tidak mampu. Padahal bisa saja memakai alat (exca mini) supaya kinerjanya cepat, namun kemungkinan di lapangan justru manual.
“Kalau yang kami datangi kemarin, tidak ada kendala. Pemasangannya juga tidak terlalu rumit. Disamping itu, aspal masih di jalan pemerintah, jadi tidak ada pemebebasan lahan dan sebagainya. Sepertinya kendala kontraktor saja,” jelas Veridiana.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, sekaligus Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta Cipta Karya agar mempercepat pengerjaan pemasnagan pipa di daerah Manggar jalur Kota Balikpapan. Mengingat, karena anggaran ini sedikit Cuma Rp 5 miliar. Kontraktor harus bisa menyelesaikan proyek ini secepatnya. Apalagi ini persoalan kontraktor.
Ia berharap anggaran Rp 5 miliar bisa segera terserap, mengingat di daerah Manggar belum ada PDAM. Padahal kebutuhan air bersih di Balikpapan itu sangat tinggi.
“Kita hanya takut jika kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Paling tidak, bisa selesai di akhir tahun supaya daerah situ bisa dialiri air bersih,” tukasnya.
Pada kesempatan itu, Veridiana juga sempat bercerita bahwa ia pernah singgah di salah satu warung dekat Perumahan Batakan. Warga di sana pun mengeluhkan tidak adanya air PDAM. Sementara ini, mereka masih memakai air tanah.
“Untuk kebutuhan mereka jualan itu saja menggunakan air gallon yang haraganya Rp 25 ribu,” jelasnya.
“Bayangkan saja air gallon Rp 25 ribu, wajar saja bila biasa beli the Rp 4 ribu, disana jadi Rp 8 ribu. Bukan persoalan Rp 8 ribu, tapi menjadi sepi warung nggak laku, orang mikir ini cuma teh tapi harganya Rp 8 ribu. Padahal bahan bakunya mahal,” sambung Veridiana.
Oleh karena itu, Komisi III akan memanggil Cipta Karya secepatnya dan melakukan evaluasi kinerja kontraktor.
“Jangan sampai tidak terserap karena kebutuhan air bersih di sana sangat luar biasa. Secepatnya akan kita panggil,” tambahnya. (Erlina/Adv/DPRD Kaltim)












