Hindari Pratik Korupsi, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Ajak Pemprov Bentuk Tim Audit Independen

- Redaksi

Thursday, 9 February 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Nidya Listiyono Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Foto : Nidya Listiyono Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Foto : Nidya Listiyono Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur

 

Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono
menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk membentuk tim audit independen.

Hal ini disampaikannya guna untuk mengawasi lebih intens, agar menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kasus korupsi di Kaltim.

“Tim audit independen ini sangat penting dibentuk,agar menghindari dari praktik korupsi, seperti baru ini juga terjadi pada mantan direktur PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MMPKT),” jelasnya Nidya Listiyono Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Kamis (9/2/2023)

Selain itu, ia juga menekankan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMD) provinsi untuk memegang teguh integritas perusahaan dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam manajemen perusahaan.

Sehingga, kata Nidya, Guna menghindari kerawanan praktik korupsi yang baru ini juga terjadi pada mantan direktur PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MMPKT)

“Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa mantan pimpinan BUMD dlaam kasus tindak pidana korupsi, namun terlepas dari itu semua, kami tetap menekankan ke semua BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance, untuk menjaga agar BUMD tetap berjalan berintegritas,” ucapnya

Dirinya, mengatakan bahwa, BUMD dalam pengelolaannya, harus memikirkan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang, guna memilah upaya-upaya apa yang efektif dilakukan dalam waktu dekat, serta rencana apa yang harus didalami dalam menentukan langkah jangka menengah dan panjang.

Dalam menerapkan GCG, lanjut Nidya, BUMD per tiga bulan mesti melakukan pelaporan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dalam hal ini ex officio dipegang oleh Pemerintah, termasuk juga berkomunikasi dengan DPRD provinsi Kaltim, sehingga monitoring perusahaan dipantau secara rutin dan berkala.

“Kami juga mengingatkan kepada BUMD yang masih eksis sekarang ini, untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam pengelolaan perusahaan, apalagi yang berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah, yang pasti harus mengikuti aturan perundang-undangan dan berpedoman pada anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan,” harapnya

Ia menjelaskan, BUMD harus mengedepankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Sehingga dengan begitu, mengharuskan anggota Dewan Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Politisi Golkar ini menyebutkan bahwa prinsip-prinsip bisnis itu harus dipegang teguh, yang penting menjaga integritas, pimpinan perusahaan mesti punya passion dalam berbisnis , punya kemampuan, punya portofolio yang mumpuni dan komitmen tiga bulan mereka harus membuat laporan berkala.

“Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, tetapi selayaknya juga memikirkan kepentingan masyarakat sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat,” sebut Nidya di Samarinda

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan agar Pemprov Kaltim membentuk tim audit independen, semacam Tim Task Force Pemantau Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari tim akademisi dan praktisi, secara independen di Wilayah Kerja BUMD tingkat provinsi.

Sehingga dengan bentuknya tim audit independen tersebut, agar pengawasan lebih intens untuk menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kasus korupsi, karena sudah beberapa kali manajemen BUMD tersangkut sebagai tahanan, seperti direksi dari PT MMPKT dan juga PT Agro Kaltim Utama (AKU).

“Jadi, semoga kasus tersebut sudah yang terakhir kalinya, sehingga ini tidak berdampak buruk bagi manajemen BUMD yang masih aktif, kami memberikan arahan untuk mengedepankan integritas, serta dimonitor secara rutin dan berkala dalam mengevaluasi kerja perusahaan minimal enam bulan sekali,” pungkasnya. (Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-12 di Muara Badak Ulu, Kukar
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-11 di Desa Santan Tengah untuk Penguatan Nasionalisme
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kutai Kartanegara
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Sanga-Sanga Muara
DPRD Kaltim Mengajak ESDM Untuk Mengawasi Lubang Pasca Tambang
Tingkatkan Kualitas Produk UMKM, Agar Mampu Bersaing Dipasar Luar
Baharuddin Demmu Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan ke-8 di Desa Muara Jawa Ulu
Program Hirilisasi Disambut Baik Oleh Muhammad Samsun

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru