
Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono
menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk membentuk tim audit independen.
Hal ini disampaikannya guna untuk mengawasi lebih intens, agar menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kasus korupsi di Kaltim.
“Tim audit independen ini sangat penting dibentuk,agar menghindari dari praktik korupsi, seperti baru ini juga terjadi pada mantan direktur PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MMPKT),” jelasnya Nidya Listiyono Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Kamis (9/2/2023)
Selain itu, ia juga menekankan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMD) provinsi untuk memegang teguh integritas perusahaan dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam manajemen perusahaan.
Sehingga, kata Nidya, Guna menghindari kerawanan praktik korupsi yang baru ini juga terjadi pada mantan direktur PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MMPKT)
“Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa mantan pimpinan BUMD dlaam kasus tindak pidana korupsi, namun terlepas dari itu semua, kami tetap menekankan ke semua BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance, untuk menjaga agar BUMD tetap berjalan berintegritas,” ucapnya
Dirinya, mengatakan bahwa, BUMD dalam pengelolaannya, harus memikirkan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang, guna memilah upaya-upaya apa yang efektif dilakukan dalam waktu dekat, serta rencana apa yang harus didalami dalam menentukan langkah jangka menengah dan panjang.
Dalam menerapkan GCG, lanjut Nidya, BUMD per tiga bulan mesti melakukan pelaporan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dalam hal ini ex officio dipegang oleh Pemerintah, termasuk juga berkomunikasi dengan DPRD provinsi Kaltim, sehingga monitoring perusahaan dipantau secara rutin dan berkala.
“Kami juga mengingatkan kepada BUMD yang masih eksis sekarang ini, untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam pengelolaan perusahaan, apalagi yang berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah, yang pasti harus mengikuti aturan perundang-undangan dan berpedoman pada anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan,” harapnya
Ia menjelaskan, BUMD harus mengedepankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
Sehingga dengan begitu, mengharuskan anggota Dewan Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Politisi Golkar ini menyebutkan bahwa prinsip-prinsip bisnis itu harus dipegang teguh, yang penting menjaga integritas, pimpinan perusahaan mesti punya passion dalam berbisnis , punya kemampuan, punya portofolio yang mumpuni dan komitmen tiga bulan mereka harus membuat laporan berkala.
“Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, tetapi selayaknya juga memikirkan kepentingan masyarakat sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat,” sebut Nidya di Samarinda
Oleh sebab itu, dirinya menyarankan agar Pemprov Kaltim membentuk tim audit independen, semacam Tim Task Force Pemantau Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari tim akademisi dan praktisi, secara independen di Wilayah Kerja BUMD tingkat provinsi.
Sehingga dengan bentuknya tim audit independen tersebut, agar pengawasan lebih intens untuk menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kasus korupsi, karena sudah beberapa kali manajemen BUMD tersangkut sebagai tahanan, seperti direksi dari PT MMPKT dan juga PT Agro Kaltim Utama (AKU).
“Jadi, semoga kasus tersebut sudah yang terakhir kalinya, sehingga ini tidak berdampak buruk bagi manajemen BUMD yang masih aktif, kami memberikan arahan untuk mengedepankan integritas, serta dimonitor secara rutin dan berkala dalam mengevaluasi kerja perusahaan minimal enam bulan sekali,” pungkasnya. (Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)












