
Samarinda – Wacana perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya masa jabatan Kepala Desa (Kades) menimbulkan banyak pro dan kontra.
Dalam wacana tersebut, rencananya masa jabatan kepala desa diusulkan menjadi 9 tahun dalam 1 periode dan maksimal menjabat 2 periode. Saat ini, masa jabatan kades adalah 6 tahun dengan durasi menjabat maksimal 3 periode atau maksimal 18 tahun.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo
Sigit Wibowo mengatakan bahwa wacana usulan perpanjangan masa jabatan Kades tersebut bisa memicu rusaknya kaderisasi pemerintahan desa.
“Dari usulan para kades ini, dirasa terlalu lama dan berpengaruh terhadap proses kaderisasi kepemimpinan yang tidak sehat,” ucapnya, Selasa (7/2/2023)
Dijelaskannya, bahwa masa jabatan kades sudah cukup lama dengan 6 tahun dengan bisa mengikuti pemilihan 3 periode, sehingga jika diperpanjang menjadi 9 tahun dengan kali tiga periode, maka totalnya bisa 27 tahun menjabat.
“Masa jabatan ini sangat lama, sehingga bisa berpengaruh terhadap proses kaderisasi kepemimpinan yang tidak sehat,” tegasnya
Menurutnya, setiap kontestan dalam pemilihan kades (Pilkades) tentu ada persaingan, dan demokrasi desa itu untuk kedewasaan, sebab setiap ada pergantian itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kekhawatiran dalam proses pembangunan desa karena sudah ada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang disepakati warga.
“Degan semakin lama dia berkuasa, semakin rentan dia menguasai karena sudah nyaman dengan posisi yang diduduki, bahkan bisa ada kecenderungan untuk melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” jelasnya
Selanjutnya, Sigit Wibowo juga menyampaikan bahwa, apakah usulan perpanjangan masa jabatan ini, hanya keinginan kades sendiri atau keinginan masyarakat desa.
Sebab, kata Sigit Wibowo, terkadang lupa apa yang menjadi perbincangan masyarakat, malah sebagian besar hanya tuntutan petinggi dan aparat desa dengan menolak keinginan dasar dari masyarakat.
“Mungkin saja masyarakat desa tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Kades dan lebih membutuhkan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya. (Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)












