Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta PT KFI Patuhi Aturan Berlaku

- Redaksi

Thursday, 26 January 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama PT KFI

Foto : Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama PT KFI

Foto : Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama PT KFI

 

Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono meminta kepada pihak PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) untuk mengikuti aturan yang berlaku

Hal ini disampaikannya saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dan Komisi IV DPRD Kaltim bersama manajemen perusahaan dari PT KFI, Kamis (26/1/2023).

PT KFI ini terletak di Desa Pendingin, Kecamatan SangaSanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu bergerak di bidang industri Smelter nikel dengan nilai investasi sebesar Rp 30 triliun.

Diketahui, RDP tersebut turut dihadiri oleh sejumlah instansi diantaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Agraria, Perwakilan dari pihak pengelola BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta Biro Ekonomi Setda Provinsi Kaltim

Dalam forum tersebut membahas terkait
tindak lanjut dari hasil Sidak komisi II dan komisi IV beberapa waktu sebelumnya.

“RDP tadi membahas terkait hasil sidak di PT KFI dan melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan operasi usahanya. Apakah benar-benar memenuhi dokumen perizinan, baik itu perizinan operasional maupun perizinan terkait mempekerjakan tenaga kerja asing,” ucap Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim

Dijelaskannya, bahwa dalam forum RDP tersebut, semuanya telah dilakukan pembahasan sekaligus mencarikan solusi terkait beberapa persoalan ataupun kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Sebab, kata dia, sebelumnya ada indikasi ketidaksesuaian data perizinan dan juga pemenuhan dokumen terkait tenaga kerja asing di perusahaan itu.

Ia menyebutkan, seperti BPJS ketenagakerjaan, ternyata masih ada tenaga kerja yang belum terdata, sehingga diperlukan upaya maksimal oleh PT KFI kepada instansi yang bersangkutan.

“Dari penjelasan Pihak PT KFI tadi cukup kooperatif untuk melaksanakan langkah perbaikan atas beberapa masukan yang sudah disampaikan. Terkait tenaga kerja, jaminan ketenagakerjaan termasuk juga dokumen perizinan yang perlu dilampirkan,” jelas Tio

Sehingga dari itu, Politikus Partai Golkar ini meminta pihak perusahaan untuk benar-benar mengikuti aturan ketenagakerjaan terutama memperhatikan hak-hak pekerja secara maksimal.

“Ada laporan karyawan yang kerjanya lembur tapi tidak dibayar, jadi mohon agar senantiasa di monitor, supaya tenaga kerja yang bekerja di sana betul-betul mendapat manfaat atas keberadaan PT KFI. Intinya saling koordinasi antara Pimpinan dan bawahan,” tegasnya

Oleh Sebab itu, dirinya berharap agar segala masukan yang disampaikan dalam forum RDP tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan, terutama terkait dokumen perizinan yang harus dilampirkan secara lengkap.

“Kalau datanya lengkap, sehingga kami dari DPRD menyuarakannya bagus, bukan hal-hal yang bersifat argumentatif, seperti ketenagakerjaan, apakah sudah memenuhi prosedur dan sudah melakukan wajib lapor tenaga kerja atau belum. Nanti selebihnya akan didalami oleh komisi masing-masing, terkait aturan ketenagakerjaan yang mesti dipatuhi oleh PT KFI,” pungkasnya. (Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-12 di Muara Badak Ulu, Kukar
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-11 di Desa Santan Tengah untuk Penguatan Nasionalisme
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kutai Kartanegara
Baharuddin Demmu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Sanga-Sanga Muara
DPRD Kaltim Mengajak ESDM Untuk Mengawasi Lubang Pasca Tambang
Tingkatkan Kualitas Produk UMKM, Agar Mampu Bersaing Dipasar Luar
Baharuddin Demmu Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan ke-8 di Desa Muara Jawa Ulu
Program Hirilisasi Disambut Baik Oleh Muhammad Samsun

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru