
Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis meminta Gubernur Kaltim untuk segera terbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum
Ia mengatakan bahwa dengan terbitnya Perda Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, sehingga akan menjadi jembatan bagi masyarakat kurang mampu yang menginginkan keadilan saat berhadapan dengan hukum.
“Ada banyak sekali keluhan masyarakat terhadap persoalan hukum yang tengah dihadapi, setelah memberikan Sosialisasi Perda ini, mereka sangat antusias sekali,” ucap Ananda Emira Moeis Usai Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Jumat (3/2/2023)
Dijelaskannya, bahwa banyak warga yang menginginkan dirinya untuk mensosialisasikan Perda Bantuan Hukum ini. Meskipun sayangnya, Perda ini tidak bisa terlaksana karena Pergubnya belum terbit.
“Ada beberapa titik yang mintanya Sosialisasi Perda Bantuan Hukum. Hanya saja, petunjuk pelaksana dan teknis itu belum keluar. Pergubnya belum keluar,” jelasnya
Oleh sebab itu, dirinya berharap meminta agar sekiranya Pemerintah Provinsi Kaltim bisa mengeluarkan dan menerbitkan Pergubnya secepat mungkin.
“Perda ini disahkan tahun 2019 lalu, sehingga kita meminta Gubernur bisa segera mengeluarkan Pergub. Karena, bantuan hukum ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kaltim,” harapnya
Sehingga karena itu, Politisi PDI Perjuangan ini mengajak kepada masyarakat jika ingin dibantu saat berhadapan dengan hukum. Ananda Emira Moeis menawarkan agar bisa datang ke Kantor DPD PDI Perjuangan Kaltim di jalan A. Wahab Syahranie.
“Saat kami turun kelapangan, ternyata banyak masyarakat yang sering datang ke kita untuk konsultasi hukum. Jadi memang sangat dibutuhkan bantuan hukum ini. Karena, sangat bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya
Sementara, Roy Hendrayanto (Praktisi Hukum) mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim belum mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) hingga kini, sementar Pergub tersebut diperlukan sebagai acuan agar Perda ini dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik di Bumi Etam.
“Ada banyak permasalahan hukum yang terjadi. Mulai dari kasus perdata hingga pidana seperti persoalan pinjam meminjam, hibah tanah pada pemerintah untuk pembangunan dan permasalahan hukum lainnya yang sering dihadapi masyarakat,” ucapnya usai memberikan materi Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di jalan Marsda A Saleh, Sidomulyo, Samarinda Ilir.
Selain itu, kata Roy, ada banyak kasus lain yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kasus pinjam meminjam, yang sampai hari ini masyarakat tidak mengetahui langkah hukum apa yang diambil
“Kita cermati, banyak persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui langkah hukum apa yang harus diambil. Seperti kasus pinjam meminjam, galaknya si pengutang daripada yang mengutangin dan lainnya,” katanya
Namun demikian, kata Roy, meskipun Pergub Bantuan Hukum hingga hari ini belum terbit, dirinya siap membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Jangan sungkan untuk datang ke Kantor DPD PDI Perjuangan Kaltim di jalan A. Wahab Syahranie.
“Jadi, saya sebagai akademisi siap membantu, karena di PDI Perjuangan itu ada namanya Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR). Kita layani diskusi gratis, konsultasi ataupun minta pendampingan juga gratis,” bebernya.
(Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)












