Terasnegeri.com – Muhammad Udin Anggota Komisi I DPRD Kaltim menegaskan, setiap perusahaan tambang wajib bertanggung jawab atas reklamasi pasca penambangan.
Menurut Udin, fakta di lapangan ada saja masyarakat yang meminta Void atau bekas aktivitas penambangan digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Seluruh perusahaan penambangan wajib menerapkan kebijakan reklamasi tambang. Tetapi ada juga masyarakat yang menuntut agar sisa Void bekas aktivitas tambang digunakan untuk kepentingannya sendiri, misalnya untuk perikanan atau wisata,” ujarnya.
Udin juga menjelaskan, Void yang ditinggalkan begitu saja seringkali dalam penentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (MPLH).
Udin mengatakan, “Jika masyarakat ingin memanfaatkan Void, mereka harus mengajukan permohonan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan disetujui oleh masyarakat.”
Ia juga menegaskan, untuk kegiatan reklamasi tetap harus berjalan jika tidak ada aktivitas oleh masyarakat sekitar.
“Kalau Void itu mau dimanfaatkan untuk wisata, harus minta izin ke pemerintah daerah.Jadi ada pengelolaannya, ada tanggung jawabnya, ada status hukumnya,”ujarnya.
Udin mengingatkan agar perusahaan tambang tidak melalaikan tanggung jawabnya dan Udin juga mencontohkan kasus kelalaian yang terjadi di Kutai Kartanegara yang telah merenggut nyawa seorang wisatawan karena terjatuh ke dalam Void. (Ama/Advertorial/DPRD Kaltim)












