Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Eli Hartati Rasyid menilai upaya kerjasama antara Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) dengan PT Pelindo dalam kegiatan pelayaran di Sungai Mahakam berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
“Saya mendukung penuh atas kerjasama dua belah itu, karena berpotensi memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan PAD Kaltim. Seperti ditelisik pada pertemuan dengan pihak Pelindo sebelumnya jadi ada potensi pendapatan hingga Rp 500 miliar per bulan,” kata Ely, Selasa (28/2/2023).
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, terkait upaya kerjasama tersebut sebenarnya telah dibicarakan berulang kali dalam rapat.
Sehingga, kata Ely, target untuk menandatangani nota kesepahaman antara kedua perusahaan tersebut patut dikejar, paling lambat tiga minggu ke depan.
Menurutnya, di Sungai Mahakam sendiri memiliki magnet tersendiri terutama pada sektor perekonomian Kaltim.
“Sehingga selain sebagai jalur pelayaran penumpang, ekspedisi, dan juga komoditas hasil tambang, perairan ini juga menjadi daya tarik investor dalam sektor pariwisata,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya mengaku bahwa sudah berkomunikasi terkait perkembangan Perusda MBS dalam mempersiapkan kerjasama dengan pihak Pelindo.
“Bahkan untuk memenuhi hal tersebut sudah berkoordinasi dengan vendor-vendor yang siap mendukung kegiatan tersebut,” bebernya.
Disisi lain, Ely juga mengatakan, selain Jembatan Kembar Mahakam dan Mahulu yang menjadi target kerjasama, Perusda MBS juga bisa melakukan kerja sama di wilayah lainnya, sehingga kegiatan bisnis pelayaran tersebut bisa berekspansi ke wilayah alur sungai lainnya.
“Selain Jembatan Kembar Mahakam dan Mahulu yang menjadi target kerjasama, Perusda MBS juga bisa melakukan kerjasama di wilayah lain,” tambahnya.
Oleh Sebab itu, tegas Ely, Komisi II akan terus mengupayakan sejumlah Perusda di Kaltim untuk bisa melebarkan sayap bisnisnya, yang tentunya akan bermuara pada peningkatan PAD.
“Jadi, kami dari Komisi II minta pihak Pemprov Kaltim juga mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan. Yang lebih penting juga perlu didampingi untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik,” pungkasnya. (Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)
