
Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menyebutkan bahwa fasilitas bermain anak-anak bisa saja diperjuangkan selama legalitas lahannya yang jelas.
Hal ini disampaikannya atas permintaan warga, saat menggelar reses masa sidang pertama tahun 2023 di Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Rabu (15/2/2023).
“Fasilitas bermain anak bisa saja diperjuangkan. Hanya saja, harus ada legalitas yang jelas terkait lahannya. Pemerintah tidak bisa membangun begitu saja di atas lahan yang legalitasnya tak jelas,” ucap Ananda Emira Moeis.
Menurutnya, Permintaan fasilitas bermain sepertinya di bawah wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
“Kebetulan Dispora Kaltim merupakan mitra kerja di Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi olahraga dan kepemudaan. Itu bisa kita perjuangkan, hanya saja, kami selalu tekankan legalitasnya,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Politisi PDI Perjuangan ini menekankan masyarakat agar dapat menyelesaikan legalitas lahan dulu.
Sebab, lanjut Nanda, sebelumnya pernah memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihannya namun tak dapat dilanjutkan karena terkendala legalitas.
“Dulu saya mau bantu membangun Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kelurahan Lempar. Warga saat itu menginginkan pelebaran tempat belajar mengaji tersebut. Saya semangat mau bantu, tapi ternyata terkendala legalitasnya. Sayang sekali. Makanya, kalau bisa harus ada legalitasnya dulu. Legalitas ini penting soalnya,” pungkasnya.
Sementara, Rahmat, perwakilan warga RT 67 meminta agar pemerintah bisa memberikan fasilitas berupa tempat bermain untuk anak.
“Kami di sini tidak ada fasilitas bermain untuk anak-anak, sekiranya bisa dibangun,” Minta Rahmat. (Wahyu/Adv/DPRD Kaltim).












