
Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Ya’qub meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) agar usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya Haji pada tahun 2023 sebesar Rp 69 juta per jemaah untuk segera mengkaji kembali
Hal ini disampaikannya guna sesuai atau seimbang dengan peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji di daerah
“Ya, kita berharap usulan kenaikan BPIH ini, harus dipertimbangkan dan juga harus dikaji kembali, sehingga hal tersebut bisa memberikan ruang dan kemudahan bagi jamaah,” ucap Rusman Ya’qub, Jumat (28/01/2023)
Menurutnya, kebanyakan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih mengeluhkan terhadap daftar tunggu yang terlalu lama, sehingga menjadikan catatan juga bagi penyelenggara haji.
“Ini kan suatu hal perlu menjadi catatan bagi penyelenggara haji, dan ini sering terjadi di Indonesia, mereka mengeluh karena daftar tunggu yang terlalu lama,” jelasnya.
Lanjut Rusman, mengatakan bahwa kenaikan BPIH ini masih dalam tahap usulan, akan tetapi juga perlu memperhatikan dan menerima masukan dari berbagai pihak.
“Memang betul kenaikan biaya haji menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga perlu memperhatikan dan menerima masukan dari berbagai pihak,” katanya
Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada DPR RI agar dapat berkoordinasi kepada Kemenag agar kebijakan usulan kenaikan biaya BPIH tersebut bisa mengkaji kembali.
“Hal tersebut memberikan ruang dan kemudahan bagi jamaah, jadi kita berharap kepada DPR RI agar segera berkoordinasi dengan Kemenag, sehingga usulan tersebut bisa dikaji kembali,” bebernya.(Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)












