
Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono meminta kepada pihak PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) untuk mengikuti aturan yang berlaku
Hal ini disampaikannya saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dan Komisi IV DPRD Kaltim bersama manajemen perusahaan dari PT KFI, Kamis (26/1/2023).
PT KFI ini terletak di Desa Pendingin, Kecamatan SangaSanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu bergerak di bidang industri Smelter nikel dengan nilai investasi sebesar Rp 30 triliun.
Diketahui, RDP tersebut turut dihadiri oleh sejumlah instansi diantaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Agraria, Perwakilan dari pihak pengelola BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta Biro Ekonomi Setda Provinsi Kaltim
Dalam forum tersebut membahas terkait
tindak lanjut dari hasil Sidak komisi II dan komisi IV beberapa waktu sebelumnya.
“RDP tadi membahas terkait hasil sidak di PT KFI dan melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan operasi usahanya. Apakah benar-benar memenuhi dokumen perizinan, baik itu perizinan operasional maupun perizinan terkait mempekerjakan tenaga kerja asing,” ucap Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim
Dijelaskannya, bahwa dalam forum RDP tersebut, semuanya telah dilakukan pembahasan sekaligus mencarikan solusi terkait beberapa persoalan ataupun kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan.
Sebab, kata dia, sebelumnya ada indikasi ketidaksesuaian data perizinan dan juga pemenuhan dokumen terkait tenaga kerja asing di perusahaan itu.
Ia menyebutkan, seperti BPJS ketenagakerjaan, ternyata masih ada tenaga kerja yang belum terdata, sehingga diperlukan upaya maksimal oleh PT KFI kepada instansi yang bersangkutan.
“Dari penjelasan Pihak PT KFI tadi cukup kooperatif untuk melaksanakan langkah perbaikan atas beberapa masukan yang sudah disampaikan. Terkait tenaga kerja, jaminan ketenagakerjaan termasuk juga dokumen perizinan yang perlu dilampirkan,” jelas Tio
Sehingga dari itu, Politikus Partai Golkar ini meminta pihak perusahaan untuk benar-benar mengikuti aturan ketenagakerjaan terutama memperhatikan hak-hak pekerja secara maksimal.
“Ada laporan karyawan yang kerjanya lembur tapi tidak dibayar, jadi mohon agar senantiasa di monitor, supaya tenaga kerja yang bekerja di sana betul-betul mendapat manfaat atas keberadaan PT KFI. Intinya saling koordinasi antara Pimpinan dan bawahan,” tegasnya
Oleh Sebab itu, dirinya berharap agar segala masukan yang disampaikan dalam forum RDP tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan, terutama terkait dokumen perizinan yang harus dilampirkan secara lengkap.
“Kalau datanya lengkap, sehingga kami dari DPRD menyuarakannya bagus, bukan hal-hal yang bersifat argumentatif, seperti ketenagakerjaan, apakah sudah memenuhi prosedur dan sudah melakukan wajib lapor tenaga kerja atau belum. Nanti selebihnya akan didalami oleh komisi masing-masing, terkait aturan ketenagakerjaan yang mesti dipatuhi oleh PT KFI,” pungkasnya. (Wahyu/Adv/DPRD Kaltim)












