Samarinda – Kini, jabatan Ketua DPRD Kaltim dipegang oleh Hasanuddin Mas’ud, menggantikan Makmur HAPK usai pelantikan pada 12 September lalu.
Dengan pergantian nakhoda di Kantor Karangpaci-sebutan DPRD Kaltim, Anggota dari Fraksi Golkar Sarkowi V Zahry berharap, Ketua DPRD Kaltim yang baru maka hubungan antara DPRD dan Gubernur berjalan harmonis.
Sarkowi memaparkan, sudah bukan rahasia umum lagi. Gubernur Kaltim telah lama tidak hadir ketika agenda penting digelar di DPRD Kaltim. Bukan hanya gubernur, wakil gubernue juga demikian, mereka kerap mengutus perwakilan untuk mewakili Pemprov Kaltim.
Kondisi tersebut, dinilai Sarkowi membuat kesan hubungan antara eksekutif dan legislatif di Katlim merenggang.
“Saya berharap, dengan pimpinan yang baru itu bisa menjadi tugasnya supaya bisa melakukan langkah-langkah pendekatan. Saya sudah sampaikan ke pak Sekda untuk difasilitasi, agar bagaimana hubungan Gubernur dan DPR makin bagus, khususnya dalam hal menghadiri agenda strategi,” kata Sarkowi kepada wartawan.
Tidak hanya itu saja, Kepala OPD pun sepertinya enggan untuk menginjakkan kakinya ke gedung DPRD Kaltim setiap ada rapat penting.
Seperti pada rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-38, dimana agendanya adalah pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 tak dihadiri Gubernur Kaltim, pun Kepala OPD pengguna anggaran terbesar.
“Idealnya yang harus hadir pada agenda penting seperti ini Gubernur. Ini sidang istimewa pengesahan APBD, kan disebutkan Gubernur. Kalau Gubernur tidak hadir maka Wakil Gubernur yang hadir karena itu satu paket,” katanya.
“Tapi kalau APBD, karena tandatangan Gubernur, harusnya dia hadir. Juga OPD harus hadir, seperti Bapedda, PU, Disdik karena mereka pengguna anggaran terbesar,” jelas Sarkowi. [Nina/Adv/DPRD Kaltim]