Samarinda – Angka kemiskinan Kaltim dikabarkan mengalami peningkatakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut menjadi sorotan DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menilai meningkatnya angka kemiskinan di Kaltim merupakan tamparan tersendiri bagi DPRD maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Sangat disayangkan ya. Di luar, Kaltim terkenal kaya tapi kok masih ada masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Mestinya, ini menjadi tamparan bagi kita semua. Pemprov maupun DPRD Kaltim, termasuk saya tertampar sesungguhnya,” kata Rusman Yaqub.
Lanjut Rusman Ya’qub menjelaskan, hal ini menandakan adanya kealpaan dari seluruh pihak, hingga masih ada masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem ini.
Untuk itu, dirinya berharap agar Pemprov Kaltim dapat sesegera mungkin menanggulangi maupun menghapus kemiskinan ekstrem tersebut, melalui program-program yang tepat sasaran dan program yang dibuat nantinya diharapkan berbasis dari data penduduk.
“Jadi program penurunan dan penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan data penduduk. Di mana wilayahnya, langsung ditembak. Jangan bikin program tapi tidak tahu yang ditembak siapa. Nanti malah yang terjaring bukan yang masyarakat kategori miskin,” tandas politisi dari fraksi PPP tersebut.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui angka kemiskinan di Kaltim pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, salah satu penyebabnya karena pandemi Covid-19.
Seperti pada tahun 2019 angka kemiskinan Kaltim berada di 5,94 persen, lalu ada peningkatan di tahun 2020 sebesar 6,10 persen dan tahun 2021 sebesar 6,54 persen.
Meskipun persentase kemiskinan tersebut masih di bawah rata-rata nasional pada 2021, yakni 9,71 persen.
Diketahui, wilayah yang memiliki persentase angka kemiskinan ekstrem berada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kaltim. (Nina/Adv/DPRD Kaltim)
