UMP DI Yogyakarta Naik 7,65%, Pemda Sebut Jadi Acuan UMK

- Redaksi

Monday, 28 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi/Sumber: Warta Jogja

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi/Sumber: Warta Jogja

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi/Sumber: Warta Jogja

Jogja, terasnegeri.com – Dilansir dari laman Detik Jateng Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2023 diputuskan sebesar Rp 1.981.782,39, atau naik 7,65%. Pemda DIY menyebut UMP sebagai acuan penentuan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2023.

“Yang mana itu (UMP) menjadi acuan batas upah minimal untuk nantinya ada usulan dalam penetapan di UMK sehingga yang berlaku nanti adalah UMK,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi setelah jumpa pers penetapan UMP di kompleks kantor Gubernur DIY, Senin (28/11/2022).

Dijelaskan Aria, berdasarkan regulasi, penetapan upah minimum ini merupakan jaring pengaman sosial. Sehingga menurutnya pengusaha harus memahami jika pengupahan tidak boleh di bawah upah minimum terutama UMK.

“Tentu saja tidak diperkenankan untuk melakukan pengupahan di bawah upah minimum, yang nantinya secara operasional adalah UMK,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Pemda DIY akan melakukan pengawasan terhadap pengusaha. Aria menjelaskan regulasi pengawasan hingga sanksi jika ditemukan pengusaha yang masih memberi upah di bawah UMK.

“Tentu saja kami sampaikan bahwa untuk penegakan dalam ranah regulasi penegakan kami ada pendekatan mulai dari preventif edukatif terlebih dahulu sampai dengan nanti yang kaitannya represif, non yustisi maupun yustisi. Arahnya termasuk itu (pencabutan izin usaha),” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2023 sebesar Rp. 1.981.782,39. UMP DIY 2023 naik dari yang sebelumnya sebesar Rp. 1.840.915,53.

“Berikutnya dengan pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan maka ditetapkan UMP DIY, saya baca pelan-pelan ya supaya komanya tidak keliru, adalah sebesar Rp 1.981.782,39,” ujar Plh Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Beny Suharsono, dalam jumpa pers di kompleks Kantor Gubernur DIY, Senin (28/11).

Beny menyampaikan jika besaran kenaikan UMP DIY 2023 ini angkanya cukup signifikan yakni naik sebesar 7,65%.

“Atau naik 7,65% atau sebesar Rp 140.666,86, jadi kenaikannya cukup signifikan,” tambahnya.

Beny menjelaskan, penetapan UMP DIY 2023 ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi serta koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan.

“Berpedoman pada peraturan pengupahan yang berlaku dengan pertimbangan upah minimum provinsi, mempertimbangkan berbagai pertimbangan dari data BPS yakni pertumbuhan ekonomi dan juga laju inflasi,” jelasnya.

Selanjutnya, UMK 2023 selambat-lambatnya akan ditetapkan atau diumumkan pada 7 Desember 2022 mendatang.

“Selanjutnya nanti pada tanggal 7 Desember 2022 akan ditetapkan upah minimum Kabupaten dan Kota,” terang Beny.

Sumber: UMP 2023 DIY Naik 7,6%, Pemda: Acuan Batas UMK

 

Berita Terkait

Kemenag Sulbar Perkuat Integritas ASN Lewat Pembinaan Aplikasi e-Saraku
Sekda Kukar Hadiri Pelantikan Kepengurusan PELTI 2024-2028, Fokus Majukan Tenis Lapangan
Dispora Kukar Dukung Pengembangan Berbagai Cabang Olahraga, dari Tradisional hingga Petualangan
Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Brimob Polri ke Sultan Kukar sebagai Apresiasi
Tingkatkan Kesejahteraan Kukar: PT REA dan Koperasi Produsen Perkebunan Jalin Kerjasama
Dana Hibah Pilkada Didiskusikan Bupati Kukar ke Kemendagri
Smartphone Dikasih ke PPKBD Kukar Demi Indikator PBK
Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan Diikuti PPS

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru