Muhammadiyah Minta Presiden Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

- Redaksi

Tuesday, 1 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas (www.hukumonline.com)

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas (www.hukumonline.com)

 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai persoalan izin tambang emas di Trenggalek, Jawa Timur. Pertambangan itu disebut terbesar di Pulau Jawa. Dilansir dari CNNIndonesia.com Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqodas mengatakan isi surat itu adalah meminta Jokowi untuk memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin usaha pertambangan tersebut.

“Kami secara resmi menerbitkan surat kepada presiden untuk bisa melakukan langkah langkah yang serius. Dan surat itu sudah kita kirim,” kata Busyro dalam konferensi pers bersama Walhi, Selasa (25/10/22).

Busyro mengatakan surat itu juga sekaligus sebagai respons dari permintaan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang tidak digubris oleh ESDM. Bupati Trenggalek meminta agar izin perusahaan emas itu dicabut. Busyro berkata Muhammadiyah sepakat dengan bupati Trenggalek dan aliansi sipil, termasuk Walhi bahwa permasalahan izin tersebut ada di hulu.

“Di sekitar kekuasaan pusat, istana dan segala kementerian terkait,” kata Busyro. Surat dilayangkan ke Jokowi juga bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan, jika perusahaan tambangan emas tetap beroperasi. Hal itu mengacu pada kajian lingkungan yang dilakukan oleh pihak terkait.

“Jangan sampai ini dipaksakan, karena berdasarkan kajian yang kompeten, kalau ini dipaksakan perpanjangan itu akan jadi suatu efek lingkungan dan berdampak kepada lingkungan masyarakat setempat,” jelas dia.

Busyro pun mengingatkan pemerintah bahwa konstitusi mengamanatkan negara menguasai alam untuk kesejahteraan rakyat. Amanat itu tertuang dalam UUD 1945 Ayat 33 Pasal 3. “Negara berkewajiban menguasai untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan korporasi. Itu pun negara menguasai bukan memiliki,” tuturnya.

Sumber : Muhammadiyah Surati Jokowi Minta Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

Editor : Muhammad Amin Khizbullah

Berita Terkait

Kemenag Sulbar Perkuat Integritas ASN Lewat Pembinaan Aplikasi e-Saraku
Sekda Kukar Hadiri Pelantikan Kepengurusan PELTI 2024-2028, Fokus Majukan Tenis Lapangan
Dispora Kukar Dukung Pengembangan Berbagai Cabang Olahraga, dari Tradisional hingga Petualangan
Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Brimob Polri ke Sultan Kukar sebagai Apresiasi
Tingkatkan Kesejahteraan Kukar: PT REA dan Koperasi Produsen Perkebunan Jalin Kerjasama
Dana Hibah Pilkada Didiskusikan Bupati Kukar ke Kemendagri
Smartphone Dikasih ke PPKBD Kukar Demi Indikator PBK
Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan Diikuti PPS
Tag :

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru