Antusiasme Warga Desa Bangun Rejo Mengikuti Penyebarluasan Peraturan Daerah yang Digelar Baharuddin Demmu

- Redaksi

Saturday, 7 October 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi I Baharuddin Demmu bersama ratusan warga Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang, saat menggelar Penyebarluasan Perda, Sabtu, 7 Oktober 2023. [Arsip/Dok. Terasnegeri.com]

Ketua Komisi I Baharuddin Demmu bersama ratusan warga Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang, saat menggelar Penyebarluasan Perda, Sabtu, 7 Oktober 2023. [Arsip/Dok. Terasnegeri.com]

KUKAR -Ratusan warga Desa Bangun Rejo antusias mengikuti Penyebarluasan Peraturan Daerah (SOSPERDA) No 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum. Kali ini, sasaran sosialisasi adalah Desa L3 Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara Pada, Sabtu (07/10/23).

Hal tersebut digelar Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu dan menghadirkan para narasumber, yaitu Haris Retno Susmiyati dan Mahendra Putra Kurnia.

Baharuddin Demmu menjelaskan perda penyelenggaraan bantuan hukum ini, merupakan jawaban dari banyak masyarakat. Ketika berhadapan dengan hukum, atau sedang menjalani kasus hukum, mengalami kesusahan akibat tidak mendapat pendampingan hukum.

“Tujuan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah agar masyarakat mengetahui, bahwa ada layanan hukum gratis. Jadi, jika tersangkut masalah hukum namun tidak memiliki biaya pendampingan hukum, maka ada proses bantuan hukum gratis. Hal ini tertuang pada Perda Nomor 5 Tahun 2019,” ungkapnya.

Selain bantuan hukum gratis, lanjut Baharuddin Demmu, melalui sosialisasi ini masyarakat bisa mendapatkan hak-hak untuk kesejahteraan. Serta mendapat jaminan terhadap akses keadilan”, terangnya .

Baharuddin Demmu berhadap masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini. Sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan hak bantuan hukum.

“Jadi masyarakat tinggal melengkapi saja syarat-syaratnya. Lalu datang ke kantor advokat yang melakukan kerja sama dengan pemerintah Provinsi Kaltim,” bebernya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Haris Retno mengatakan, pentingnya Perda bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Terkhusus di Kaltim tentu ini akan menjadi sangat berarti buat masyarakat. Karena selama ini masyarakat kalau untuk perkara hukum itu pasti ada kesulitan terkait pembiayaan. Karena perkara hukum itu tidak bisa dikatakan murah,” ungkapnya

Dosen fakultas hukum ini beranggapan bahwa, pembuatan Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum merupakan upaya pemerintah daerah. Agar bisa menjawab kesulitan masyarakat miskin untuk dapat mengakses bantuan hukum.

“Jadi secara ekonomi mampu, tentu tidak bisa mendapatkan pelayanan bantuan hukum ini,” ucapnya.

Namun, Haris Retno Dosen Fakultas juga menjelaskan terkait kendala teknis yang mengadang perda penyelenggaraan bantuan hukum dalam pelaksanaannya.

“Sebenarnya secara perangkat perda ini sudah lengkap. Karena sudah ada pergubnya sebagai acuan pelaksanaannya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi dari Pergub itu sendiri,” ucapnya.

Dosen Fakultas Hukum Unmul ini juga melanjutkan hal-hal apa yang perlu pada perda penyelenggaraan bantuan hukum.

“Pemerintah provinsi harus segera membuat kerja sama. dengan lembaga-lembaga yang memenuhi syarat memberikan bantuan hukum sesuai dengan acuan Perda dan Pergub pelaksanaanya”, tambahnya.

“Kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sudah secara nyata sangat dibutuhkan. Terbukti ketika kita melakukan sosialisasi di beberapa tempat, muncul berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat itu memerlukan layanan bantuan hukum,” ungkapnya.

 

Selanjutnya,

Dekan Fakultas Hukum Unmul Mahendra Putra Kurnia sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa, masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum begitu mengerti menghadapi permasalahan hukum.

Sehingga, dengan adanya perda ini masyarakat tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum layak secara gratis. Dari lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh pemerintah.

“Salah satu contoh lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi dan bekerja sama dengan Pemda adalah Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Unmul (LKBH Unmul). Kami siap memberikan layanan bantuan bagi bapak-ibu yang membutuhkan bantuan hukum tanpa di pungut biaya sepeserpun,” ungkapnya.

“Syaratnya hanya kartu identitas dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa,” tambahnya.

Ia pun menyebutkan bentuk-bentuk bantuan permasalahan hukum yang diatur dalam Perda ini. Seperti perkara perdata, pidana, tata usaha, perkawinan, dan warisan. (Adv)

Berita Terkait

Kemenag Sulbar Perkuat Integritas ASN Lewat Pembinaan Aplikasi e-Saraku
Sekda Kukar Hadiri Pelantikan Kepengurusan PELTI 2024-2028, Fokus Majukan Tenis Lapangan
Dispora Kukar Dukung Pengembangan Berbagai Cabang Olahraga, dari Tradisional hingga Petualangan
Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Brimob Polri ke Sultan Kukar sebagai Apresiasi
Tingkatkan Kesejahteraan Kukar: PT REA dan Koperasi Produsen Perkebunan Jalin Kerjasama
Dana Hibah Pilkada Didiskusikan Bupati Kukar ke Kemendagri
Smartphone Dikasih ke PPKBD Kukar Demi Indikator PBK
Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan Diikuti PPS
Tag :

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru