
Terasnegeri.com, Jakarta – Pemilu 2024 tetap memakai sistem coblos sebagai metode dalam pemungutan suara, bukan contreng atau metode lainnya. Hal tersebut telah dipastikan oleh pihal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Coblos, masih,” kata Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI secara singkat kepada awak media, Jumat (28/7/2023). Dilansir dari Kompas.com.
Metode pencoblosan tersebut tidak hanys diperintahkan oleh KPU, tetapi juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sistem pemungutan suara tersebut diatur dalam Pasal 353 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi:
“Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden;
b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD.”
Aturan dalam UU Pemilu juga tercantum bahwa pencoblosan tidak semuanya sah. Pasal 386 mengatakan bahwa suara baru dikatakan sah apabila sinkron dengan ketentuan.
Pertama, pencoblosan tentunya sudah ada tanda tangan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tercantum pada surat suara.
Pada pilpres, suara dikatan sah jika nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, atau tanda gambar partai politik/gabungan partai politik pengusung terdapat tanda coblos.
Sedangkan bagi pemilu legislatif DPR dan DPRD, pada nomor, nama, atau logo partai politik pada kolom yang disediakan terdapat tanda coblos.
Dan untik pemilu legislatif DPD, pada 1 calon perseorangan harus terdapat tanda coblos.












