
Terasnegeri.com, Denpasar – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serius untuk melakukan penanganan terhadap turis nakal di Bali.
Oleh sebab itu, pemerintah setempat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bali Becik.
Lewat penerbitan Surat Keputusan Dirjen (Direktur Jenderal) Imigrasi Nomor IMI-0187.GR.01.01 tanggal 23 Juni 2023, satgas tersebut terbentuk.
Hal tersebut sebagai bentuk langkah selanjutnya untuk mengatasi banyaknya pelanggaran hukum dan norma yang dilakukan oleh orang asing di Bali yang terjadi akhir-akhir ini.
“Satgas Bali Becik mengajak masyarakat Bali melaporkan orang asing yang melanggar ke nomor hotline 081399679966,” Kata Silmy Karim selaku Dirjen Imigrasi pada keterangan tertulis, dan dilansir dari detik.com, Sabtu (22/7/2023).
Unsur-unsur yang ada di dalam Satgas Bali, yakni, Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Kantor Imigrasi Denpasar, dan Kantor Imigrasi Singaraja.
Silmy mengungkapkan tujuan dari dibentuknya satgas untuk menertibkan orang asing demi tercapainya Bali menjadi yang lebih baik alias Bali Becik.
Jangka waktu yang dimiliki oleh Satgas Bali Becik sangat terbatas, yaitu hingga 31 Desember 2023. Harapannya, Satgas tersebut dapat mengurangi tingkah laku turis asing, kebanyakan bule, di Bali yang di antaranya kurang lebih telah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.
Satgas Bali Becik, lanjut Silmy, juga digunakan sebagai gerakan atas diterbitkannya “do’s and don’ts” oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Gerakan tersebut terdiri atas 12 Kewajiban dan 8 Larangan Untuk Orang Asing.
“Dalam pelaksanaannya, tentunya kami juga bersinergi dengan aparat dan instansi terkait lainnya. Dengan satgas ini, semoga Bali Becik benar-benar bisa terwujud,” ujar Silmy.
Selama bulan Januari sampai 23 Juni 2023, menurut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali telah terdata sebanyak 163 WNA yang dideportasi atau dilakukan pengusiran secara paksa.












