KPU Tambahkan Syarat Baru Untuk Caleg di Pemilu 2024

- Redaksi

Friday, 10 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Proses Pemilu [liputan6]

Ilustrasi Proses Pemilu [liputan6]

Ilustrasi Proses Pemilu [liputan6]

Jakarta, terasnegeri.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuturkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masih dibutuhkan saat melakukan pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Pemilu 2024.

Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut meskipun SKCK tak tercantum pada rancangan peraturan KPU (PKPU), akan tetapi KPU tetap menambahkan syarat baru.

Syarat baru itu yaitu surat keterangan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa bakal caleg tak pernah tercatat menjadi terpidana selama lima tahun terakhir.

Sedangkan untuk mantan narapidana yang telah sudah melewati jangka waktu lima tahun, maka yang bersangkutan wajib melampirkan putusan pengadilan yang sama. Aturan tersebut tercantum pada draf PKPU pasal 11 poin G.

“Pengadilan tidak akan menerbitkan keterangan tanpa ada SKCK. Jadi SKCK tetap ada,” tutur Idham dalam rapat uji publik rancangan PKPU dilansir dari cnnindonesia.

Rapat uji publik rancangan PKPU membahas tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota yang diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (8/3).

Idham memberikan tanggapan pertanyaan dari Wakil Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Arfian yang mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan syarat administrasi putusan pengadilan tersebut.

Arfian sebelumnya menganggap SKCK tak lagi diwajibkan sebab tak tertuang pada rancangan PKPU tersebut. Dirinya sebelumnya telah memberikan apresiasi langkah KPU tersebut.

“Tetap juga SKCK ya? penonton tambah kecewa dong? di-prank kita ini,” ungkap Arfian.

Idham mengatakan walaupun SKCK tak tertuang sebagaimana PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 8 ayat (1) poin G, akan tetapi dirinya berpendapat KPU akan membuat peraturan turunan terkait PKPU pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten/kota itu.

“Berkaitan dengan SKCK, kita semua tahu penerbitan surat keterangan dari pengadilan itu mensyaratkan adanya SKCK,” tuturnya.

Pihaknya nanti akan merumuskan hal tersebut pada peraturan turunan dari PKPU.

Berita Terkait

Kemenag Sulbar Perkuat Integritas ASN Lewat Pembinaan Aplikasi e-Saraku
Sekda Kukar Hadiri Pelantikan Kepengurusan PELTI 2024-2028, Fokus Majukan Tenis Lapangan
Dispora Kukar Dukung Pengembangan Berbagai Cabang Olahraga, dari Tradisional hingga Petualangan
Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Brimob Polri ke Sultan Kukar sebagai Apresiasi
Tingkatkan Kesejahteraan Kukar: PT REA dan Koperasi Produsen Perkebunan Jalin Kerjasama
Dana Hibah Pilkada Didiskusikan Bupati Kukar ke Kemendagri
Smartphone Dikasih ke PPKBD Kukar Demi Indikator PBK
Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan Diikuti PPS

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru