
Jakarta, terasnegeri.com – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono perintahkan jajaran Polisi Militer untuk melakukan penindakan tegas prajurit yang memakai atribut partai politik.
Yudo tegaskan upaya itu harus dilaksanakan untuk menjaga netralitas TNI jelang tahun politik Pemilu 2024. Selain itu juga untuk memastikan tak ada anggota aktif yang terlibat pada politik praktis.
“Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI,” tutur Yudo di Mabes TNI, Rabu (8/3) dilansir dari cnnindonesia.
Penindakan dilakukan kepada anggota TNI yang memakai atribut partai dan penggunaan fasilitas oleh pihak yang tak berhak.
Pada upacara pembukaan gelar Operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun 2023, Yudo juga sempat membahas tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang disoroti yaitu tingginya penggunaan media sosial yang menimbulkan dampak negatif tersebarnya berita hoaks.
Menurutnya, hal ini dapat dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi mereka.
Misalnya dengan memanfaatkan isu SARA dipakai untuk provokasi doktrin radikal, ujaran kebencian, kampanye hitam, bahkan penipuan online.
“Ini menuntut prajurit Polisi Militer TNI untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi,” ungkapnya.
Dirinya juga memberikan perintah kepada Polisi Militer agar dapat mencegah dan menindak kejahatan ITE yang bisa menyebabkan timbulnya citra negatif kepada TNI jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Perlu diwaspadai munculnya politik identitas masyarakat dalam menyikapi situasi ini,” ujarnya.
Tujuannya semua prajurit TNI tetap netral dan tak terseret ke arah polarisasi politik.
Operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi 2023 dilakukan secara serentak di semua Indonesia. Pada upacara ini, 900 personel yang berasal dari kompi gabungan seluruh matra TNI dilibatkan.












