PDIP Kritisi dan Tak Toleransi Putusan PN Jakarta Pusat Yang Tunda Pemilu 2024

- Redaksi

Tuesday, 7 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto [antara]

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto [antara]

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto [antara]

Makassar, terasnegeri.com – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan PDIP mengkritik dan tak memberikan toleransi terkait upaya penundaan Pemilu 2024 seperti keputusan yang ditetapkan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima.

Dalam amar putusannya T Oyong selaku Ketua Majelis Hakim PN Jakpus menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan penundaan tahapan Pemilu. Keputusan tersebut diambil setelah mengabulkan semua gugatan perdata Partai Prima.

Sebelumnya Partai Prima telah menggugat ke PN Jakarta Pusat sebab pihaknya merasa dirugikan KPU saat proses verifikasi administrasi partai politik.

“Sikap PDIP sangat jelas, bahwa PDIP kokoh pada jalan konstitusi dan tidak mentolerir setiap upaya yang mau mencoba untuk melakukan penundaan pemilu baik menggunakan celah hukum maupun lainnya,” tutur Hasto di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/3) dilansir dari cnnindonesia.

Hasto berpendapat gugatan perdata yang dilayangkan Partai Prima sama sekali tak sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Celah hukum yang dipakai ini oleh Partai Prima itu sama sekali tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tutur hasto.

Menurutnya keputusan tersebut tidak menghormati suatu proses demokratisasi yang dilakukan secara terlembaga dan pelaksanaan pemilu dilakukan secara periodik.

Selain itu, Hasto menilai majelis hakim PN Jakarta Pusat tak memiliki kewenangan mengadili sengketa penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.

Hasto mengatakan bahwa yang berhak mengadili sengketa ini adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dirinya juga mengibaratkan jika ingin masuk SD membutuhkan syarat. Apalagi ini ingin mengikuti pemilu. Syarat dan ketentuan telah diatur di UU.

Dirinya berpendapat partai politik yang bermasalah saat melakukan proses verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu semestinya memperbaiki diri.

“Kemudian telah melakukan uji sengketa ke Bawaslu dan dinyatakan tidak lolos, ya seharusnya caranya memperbaiki diri agar kedepan bisa lolos pemilu,” ucapnya

Menurutnya PN tidak memiliki kewenangan dalam kasus sengketa ini. Oleh karena itu, seharusnya tidak melayangkan gugatan ke PN jika terjadi kasus sengketa seperti ini.

Berita Terkait

Kemenag Sulbar Perkuat Integritas ASN Lewat Pembinaan Aplikasi e-Saraku
Sekda Kukar Hadiri Pelantikan Kepengurusan PELTI 2024-2028, Fokus Majukan Tenis Lapangan
Dispora Kukar Dukung Pengembangan Berbagai Cabang Olahraga, dari Tradisional hingga Petualangan
Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Brimob Polri ke Sultan Kukar sebagai Apresiasi
Tingkatkan Kesejahteraan Kukar: PT REA dan Koperasi Produsen Perkebunan Jalin Kerjasama
Dana Hibah Pilkada Didiskusikan Bupati Kukar ke Kemendagri
Smartphone Dikasih ke PPKBD Kukar Demi Indikator PBK
Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan Diikuti PPS

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru