
Jakarta, terasnegeri.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan ajukan banding tentang putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terkait pengabulan gugatan dari Partai Prima agar menunda tahapan Pemilu 2024 sampai Juli 2025.
“KPU akan upaya hukum banding,” tutur Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Kamis (2/3) dilansir dari cnnindonesia.
Terkait hal ini, Komisioner KPU Mochammad Afifuddin tidak banyak memberikan tanggapan. Dia menuturkan putusan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu.
“Kita pelajari dulu,” tuturnya.
PN Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima kepada KPU.
PN Jakarta pusat meminta KPU agar melakukan penundaan tahapan Pemilu 2024.
Hakim memutuskan untuk meminta tahapan Pemilu diminta diundur dalam waktu 2 tahun 4 bulan dan 7 hari atau sampai Juli 2025.
Gugatan perdata terhadap KPU yang diketok, Kamis (2/3) tersebut dilayangkan oleh Partai Prima tanggal 8 Desember 2022 lalu. Gugatan tersebut bernomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Partai Prima merasa telah dirugikan oleh KPU saat melakukan verifikasi administrasi partai politik. Verifikadi administrasi tersebut ditetapkan pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
Dari hasil verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tak dapat ikut verifikasi faktual.
Padahal setela Partai Prima mencermati dan mempelajarinya, jenis dokumen yang sebelumnya telah dinyatakan TMS, ternyata juga telah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU. Namun hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan.
Partai Prima juga mengatakan bahwa pihak KPU tak teliti saat melakukan verifikasi. Hal ini menyebabkan keanggotannya dinyatakan TMS sebanyak 22 provinsi.
Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil dan mempengaruhi anggotanya di semua Indonesia buntut dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU.
Partai Prima meminta PN Jakarta Pusat agar menghukum KPU. Hukuman yang dijatuhjan yaitu tidak melakukan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.
“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” isi putusan tersebut.












