
Jakarta, terasnegeri.com – Badan Strategi Kebijkan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong wujudkan Self Governing Community melalui pembangunan berbasis potensi.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan pada acara Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara daring dan luring. Acara tersebut digelar di Aula BSKDN, Selasa (28/2/2023).
Yusharto menuturkan salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi desa yaitu untuk mewujudkan self governing community atau kemandirian masyarakat desa.
Otonomi desa dapat memberikan kesempatan desa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
“Otonomi desa seharusnya mampu mendorong pemerintahan dan masyarakat desa dapat melakukan pembangunan berbasis potensi desa yang berimplikasi pada tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera,” tuturnya dikutip tribunnews.com.
Yusharto menyebutkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat membuat desa optimis untuk berkembang.
Hal ini dikarenakan desa tak hanya menjadi objek pembangunan daerah, namun menjadi subjek dalam melakukan pembangunan.
“Melalui Undang-Undang Desa tersebut, pemerintah memiliki target mentransformasikan desa secara bertahap, yakni dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri,” ucapnya.
Progres perkembangan dan pembangunan desa bisa dinilai dari berbagai instrumen pengukuran yang diadakan oleh pemerintah.
Dirinya memberikan contoh sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 ada sebanyak 6.239 Desa Mandiri, ada 20.249 Desa Maju, ada 33.893 Desa Berkembang, ada 9.234 Desa Tertinggal, dan ada 4.438 Desa Sangat Tertinggal.
Namun, Yusharto menuturkan adanya UU Desa mempunyai dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi masih menyisakan sejumlah persoalan.
Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai isu sosial politik yang ada saat ini, tentang penyelenggaraan pemerintah desa.
“Salah satu persoalan yang muncul yakni usulan perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode,” ucapnya
“isu lainnya terkait penuntutan hak perangkat desa untuk memilki status kepegawaian,” imbuhnya.
Di lain sisi, Yusharto menuturkan berbagai kelemahan dari penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa. Selain itu juga dapat dilihat dari kompetensi kepala desa dan perangkatnya yang masih lemah.
“Lemahnya manajemen pemerintahan desa berpotensi menimbulkan berbagai kendala seperti kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Dalam acara Lokakarya tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber. Beberapa narasumber yang hadir yaitu Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Guru Besar Universitas Terbuka (UT) Hanif Nurcholis, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sadu Wasistiono, Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam.
Turut hadir juga secara virtual 2 narasumber yaitu Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto.












