HMI Komisariat UINSI Samarinda Kecam Represifitas Aparat

- Redaksi

Saturday, 31 August 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum HMI Komisariat syari’ah UINSI Samarinda, Rahman Fadhil Subehan.

Ketua Umum HMI Komisariat syari’ah UINSI Samarinda, Rahman Fadhil Subehan.

Samarinda – Ketua Umum HMI Komisariat syari’ah UINSI Samarinda, Rahman Fadhil Subehan, mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada Senin (26/8/2024).

Aksi tersebut sempat diwarnai dengan insiden pemukulan terhadap Ketua Umum HMI Cabang Samarinda,Syahril saili yang terjadi saat Syahril berusaha bernegosiasi.

Video pemukulan ini kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Rahman menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius serta mengutuk keras aksi kekerasan tersebut.

“Tindakan ini jelas melanggar HAM. Kami yang sedang aksi dan mencoba bernegosiasi justru disambut dengan kekerasan,” ungkap Rahman.

Rahman mengatakan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan itu semakin memperlihatkan jika pihak kepolisian tidak memahami makna ekspresi yang disampaikan oleh demonstran.

Dia juga menyebut, jika tindakan tersebut tidak profesional, merendahkan dan menyakitkan.

“Ini adalah ekspresi yang sah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat berkumpul dan menyatakan pendapat itu semuanya dijamin,”

Lebih lanjut, Rahman menuntut agar oknum polisi yang terlibat dalam tindakan represif tersebut segera dicopot dan diberhentikan, karena dinilai tidak sesuai dengan moto polisi yang seharusnya mengayomi serta melindungi masyarakat.

“Ketua HMI Cabang Samarinda bukan satu-satunya korban. Sejumlah peserta demo mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Beberapa ada yang dilaporkan mengalami cedera kaki dan dislokasi bahu. Dengan cara kekerasan yang represif, jelas tidak saja bertentangan dengan hukum, tetapi justru bertentangan dengan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak dasar warga negara yang memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kami menolak tindakan represif dari aparat kepolisian terhadap siapa pun dan mengutuk keras tindakan tersebut,” ungkap Rahman.

Berita Terkait

Kemenag Sulbar Perkuat Integritas ASN Lewat Pembinaan Aplikasi e-Saraku
Sekda Kukar Hadiri Pelantikan Kepengurusan PELTI 2024-2028, Fokus Majukan Tenis Lapangan
Dispora Kukar Dukung Pengembangan Berbagai Cabang Olahraga, dari Tradisional hingga Petualangan
Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Brimob Polri ke Sultan Kukar sebagai Apresiasi
Tingkatkan Kesejahteraan Kukar: PT REA dan Koperasi Produsen Perkebunan Jalin Kerjasama
Dana Hibah Pilkada Didiskusikan Bupati Kukar ke Kemendagri
Smartphone Dikasih ke PPKBD Kukar Demi Indikator PBK
Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan Diikuti PPS

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru