
Terasnegeri.com, Bandung – Ridwan Kamil menanggapi dengan santai gugatan Panji Gumilang selaku Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun sebesar Rp 9 triliun.
Ridwan Kamil mengatakan tak mempermasalahkan terkait gugatan yang diberikan olehPanji Gumilang. Tim dari Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar sudah ditunjuk oleh Ridwan Kamil guna mengatasi hal tersebut.
“Tidak ada masalah, sudah dihadapi oleh bagian hukum kita,” ujar Ridwan Kamil ketika diwawancarai di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023). Dilansir dari Detik.com.
Ridwan Kamil mengatakan dengan santai bahwa ia tak mempunyai harta dengan nilai tersebut ketika ditanyai terkait nilai gugatan yang hampir mencapai Rp 9 triliun.
“Saya cek di rekening saya nggak ada (uangnya),” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Sutardi seaku kuasa hukum Panji Gumilang mengungkapkan bahwa ridwal kamil digugat kliennya senilai Rp 9 triliun sebab ia sudah berbuat melanggar hukum.
“Gugatan (ke Ridwan Kamil) Rp 9 triliun, Rp 9 perak, totalnya. Imateriel 9 perak, materiil Rp 9 triliun,” kata Sutardi di PN Bandung, Selasa (15/8/2023).
Pada sidang tersebut, Jabar Arief Najmudin selaku pejabat Biro Hukum Setda diutus oleh Ridwan Kamil sebagai kuasa hukumnya. Sidang yang baru pertama kali dilakukan itu hanya melakukan pemeriksaan berkas keabsahan penasihat hukum para pihak yang berkaitan dengan gugatan.
Tuti Haryati selaku Ketua Majelis Hakim PN Bandung memberikan saran agar mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak.
Panji memberikan gugatan tersebut sebab Ridwan Kamil dinilai lalai dalam pengambilan keputusan terkait penanganan Ponpes Al-Zaytun. Selain itu, Ridwan Kamil juga ikut membentuk tim investigasi yang diduga telah membuat Panji Gumilang tersudut.
“Beliau selaku pejabat terlalu tergesa-gesa menyimpulkan sehingga berdampak sangat merugikan klien kami, seolah-olah sudah dihakimi padahal kan belum ada putusan tetap dari pengadilan,” ujar Sutardi.
Arief Nadjemudin selaku kuasa hukum Ridwan Kamil juga mengungkapkan, bahwa sidang pertama gugatan Panji Gumilang tersebut akan disambung dengan proses mediasi. Proses hukum yang berlaku siap dijalani oleh Pemprov Jabar itu.
“Pemeriksaan berkas-berkas dan surat kuasa, sudah clear semua. Kita akan melanjutkan ke mediasi, nanti akan dijadwalkan kembali,” katanya.












