
Terasnegeri.com, Bandung – Parsadaan Harahap selaku Anggota KPU RI menyarankan agar para pelaku politik uang uang (money politic) yang berperan serta dalam Pemilu 2024 mendapat hukuman yang memberikan efek jera.
Parsadaan mengatakan hal tersebut saat Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 “Isu Strategis Politik Uang” di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, Jawa Barat, Minggu.
“Itu perlu didiskusikan lebih lanjut untuk kemudian bisa dirumuskan sebuah proses tindakan yang ini memberi efek jera kepada para pelaku dan siapa pun yang terlibat,” kata Parsadaan. Dilansir dari Antaranews.com.
Menurutnya, pelaku politik yang diberikan hukuman penalti tidak kapok terkait tujuan mereka yang melancarkan politik uang.
Hal tersebut karena saat pemilu dan pilkada terdapat sejumlah kasus di mana ada aduan kepada para pelaku dan sudah diproses, lalu mereka lenyap begitu saja dan tak dapat dijumpai atau tak dapat dilacak keberadaannya.
“Namun, ketika sudah kedaluwarsa yang bersangkutan muncul kemudian dilantik atau berkuasa,” pungkasnya.
Maka dari itu, hukum tindak pidana politik uang pada pemilu diminta supaya ditegakkan dan diformulasikan lagi.
Harapan Parsadaan, pelaku politik tak hanya dihukum pidana penjara atau denda.
“Misalkan dalam bentuk vonis proses peradilan. Itu penting juga, tapi menurut kami dalam beberapa diskusi perlu dirumuskan memberi efek kepada status kekuasaannya,” ujar Parsadaan.
Parsadaan menuturkan siasat yang dijalankan tersebut memiliki sifat efektif dan administrasi. Jika politik uang dilakukan seseorang yang bertujuan ingin berkuasa, maka proses hukum akan mengganggu kekuasaan tersebut.
Dia juga mengatakan tampak ada pola pada para aktor politik dan peserta pemilu bahwa perkara lebih baik dimenangkan daripada kalah dengan terhormat.
“Ini memicu situasi, sehingga politik uang pokoknya dimainkan dulu. NantI urusan kalau ada gugatan dan sebagainya, mereka anggap yang penting menang dulu walau ada masalah,” katanya.












