
Terasnegeri.com, Jakarta (ANTARA) – Setelah putusam Mahkamah Agung (MA) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan bahwa restitusi dapat diajukan oleh keluarga korban Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
“Atas putusan itu, LPSK berpandangan bahwa keluarga korban/ahli waris korban sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan restitusi/ganti kerugian kepada para terpidana tersebut,” ujar Maneger Nasution selaku Wakil Ketua LPSK pada keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/8). Dilansir Antaranews.com.
Maneger Nasution mengungkapkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sudah menata hukum acara terkait mengajukan restitusi setelah putusan mempunyai kekuatanhukum tetap (inkrah).
Pemohon/ahli waris korban dapat mengajukan permohonan tersebut lewat LPSK.
Keputusan tersebut, lanjut Nasution, kembali ke keinginan keluarga korban apakah mereka akan mengajukan restitusi atau tidak, sebab restitusi juga termasuk hak korban/keluarga korban.
“Keputusan akan mengajukan atau tidak mengajukan mutlak adalah hak mereka,” katanya.
Dia juga mengatakan, pengajusn tersebut dibatasi oleh Perma Nomor 1 Tahun 2023 dan berlaku selama 90 hari sejak putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap diketahui oleh pemohon.
Diketahui, pada tanggal 8 Agustus 2023, Mahkamah Agung (MA) sudah memberikan putusan kasasi kepada para terdakwa tekait kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma’ruf.
MA meringankan hukumsn Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup, Putri Candrawati dan Kuat Ma’ruf menjadi penjara 10 tahun, dan Ricky Rizal Wibowo menjadi pidana 8 tahun penjara.
“Berkenaan dengan putusan tersebut, LPSK menghormati putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.












