
Terasnegeri.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa oleh Kejaksaan Agung selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi sokongan fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada Senin (24/7).
Kutandi selaku Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan Airlangga selaku perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dia mengatakan bahwa 46 pertanyaan penyidik telah dijawab oleh Airlangga saat pemeriksaan selama 12 jam tersebut.
“Ini merupakan pemeriksaan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO tahun 2021,” ujar Kuntadi saat konferensi pers pada Senin malam.
Sekarang ini, kata Kutandi, keikutsertaan Airlangga pada kasus dugaan korupsi tersebut masih terlalu cepat untuk dikatakan.
“Tentunya segala hal yang menurut hemat kami memuat dugaan pidana, pasti kami dalami. Sepanjang ada alat buktinya dan memang harus kami dalami, pasti kami dalami,” ujar Kuntadi.
“Saya rasa masih sangat prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya dalam kasus ini. Ini masih penyelidikan awal,” lanjutnya.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Airlangga meninggalkan gedung Kejagung pada pukul 21.08 WIB. Artinya, lamanya Ketua Umum Golkar tersebut ada di dalam gedung kejaksaan sekitar 12 jam bermula saat ia memasuki gedung pukul 08.24 WIB.
“Saya menjawab 46 pertanyaan. Dan saya sudah menjawab sebaik-baiknya,” ucap Airlangga di depan gedung Kejagung, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, pada Selasa (18/7) minggu lalu Airlangga akan melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Tetapi, dia tidak datang sebab mempunyai agenda lain.
Saat ini, tiga tersangka perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung terkait kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada tahun 2021-2022, diantaranya Musim Mas Group, Wilmar Group, dan Permata Hijau Group.
“Jadi penyidik Kejaksaan Agung, pada hari ini juga menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka. Yaitu Korporasi Wilmar Group, yang kedua Korporasi Permata Hijau Group. Yang ketiga Korporasi Musim Mas Group,” kata Ketut Sumedana selaku Kapuspenkum Kejagung, pada jumpa pers di Kejagung, Kamis (15/6).
Ketiga perusahaan itu, putusan Mahkamah Agung (MA) yang melakukan proses hukum, sebab MA memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa di kasus korupsi minyak goreng.












