
Jakarta, terasnegeri.com – Polda Metro Jaya mempersiapkan skema pengamanan demo massa buruh di depan gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan sebanyak 1.753 personel gabungan telah disiapkan untuk melakukan pengamanan berlangsungnya demo tersebut.
“Total personel gabungan sebanyak 1.753 orang untuk pengamanan aksi,” tutue Trunoyudo, Senin (13/3/2023).
Trunoyudo menyebutkan ribuan personel yang diterjunkan terdiri dari 1.474 personel Polda Metro Jaya, 160 personel dari Polres jajaran, 100 personel TNI dan 99 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Trunoyudo menuturkan pihaknya juga mempersiapkan skema rekayasa lalu lintas yang berada di sekitar gedung DPR.
Namun, rekayasa lalu lintas sifatnya masih situasional dengan memantau perkembangan aksi yang diadakan oleh massa buruh tersebut.
“Rekayasa lalu lintas disiapkan, sejauh ini masih situasional,” ungkapnya.
Pada aksi demo ini, ada sejumlah tuntutan dari massa buruh yang akan mengadakan aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Tuntutan utama yang akan disuarakan pada aksi demo kali ini yaitu menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Sidang Paripurna DPR RI.
“Di mana dampak buruk omnibus law Cipta Kerja sudah dirasakan oleh buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah,” tutur Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dilansir dari tribunnews.
Dirinya mengatakan tututan lainnya yaitu mendesak supaya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera disahkan.
Selain itu, buruh juga memberikan tuntutan supaya dilaksanakan audit forensik penerimaan pajak negara untuk melakukan pencopotan Dirjen Pajak.
Pada demo tersebut juga akan disuarakan penolakan RUU Kesehatan.












