BSKDN Dorong Wujudkan Self Governing Community Melalui Pembangunan Berbasis Potensi

- Redaksi

Wednesday, 1 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo [indonews]

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo [indonews]

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo [indonews]

Jakarta, terasnegeri.com – Badan Strategi Kebijkan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong wujudkan Self Governing Community melalui pembangunan berbasis potensi.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan pada acara Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara daring dan luring. Acara tersebut digelar di Aula BSKDN, Selasa (28/2/2023).

Yusharto menuturkan salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi desa yaitu untuk mewujudkan self governing community atau kemandirian masyarakat desa.

Otonomi desa dapat memberikan kesempatan desa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

“Otonomi desa seharusnya mampu mendorong pemerintahan dan masyarakat desa dapat melakukan pembangunan berbasis potensi desa yang berimplikasi pada tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera,” tuturnya dikutip tribunnews.com.

Yusharto menyebutkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat membuat desa optimis untuk berkembang.

Hal ini dikarenakan desa tak hanya menjadi objek pembangunan daerah, namun menjadi subjek dalam melakukan pembangunan.

“Melalui Undang-Undang Desa tersebut, pemerintah memiliki target mentransformasikan desa secara bertahap, yakni dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri,” ucapnya.

Progres perkembangan dan pembangunan desa bisa dinilai dari berbagai instrumen pengukuran yang diadakan oleh pemerintah.

Dirinya memberikan contoh sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 ada sebanyak 6.239 Desa Mandiri, ada 20.249 Desa Maju, ada 33.893 Desa Berkembang, ada 9.234 Desa Tertinggal, dan ada 4.438 Desa Sangat Tertinggal.

Namun, Yusharto menuturkan adanya UU Desa mempunyai dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi masih menyisakan sejumlah persoalan.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai isu sosial politik yang ada saat ini, tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

“Salah satu persoalan yang muncul yakni usulan perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode,” ucapnya

“isu lainnya terkait penuntutan hak perangkat desa untuk memilki status kepegawaian,” imbuhnya.

Di lain sisi, Yusharto menuturkan berbagai kelemahan dari penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa. Selain itu juga dapat dilihat dari kompetensi kepala desa dan perangkatnya yang masih lemah.

“Lemahnya manajemen pemerintahan desa berpotensi menimbulkan berbagai kendala seperti kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Dalam acara Lokakarya tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber. Beberapa narasumber yang hadir yaitu Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Guru Besar Universitas Terbuka (UT) Hanif Nurcholis, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sadu Wasistiono, Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam.

Turut hadir juga secara virtual 2 narasumber yaitu Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto.

 

Berita Terkait

Kemenag Sulbar Perkuat Integritas ASN Lewat Pembinaan Aplikasi e-Saraku
Sekda Kukar Hadiri Pelantikan Kepengurusan PELTI 2024-2028, Fokus Majukan Tenis Lapangan
Dispora Kukar Dukung Pengembangan Berbagai Cabang Olahraga, dari Tradisional hingga Petualangan
Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Brimob Polri ke Sultan Kukar sebagai Apresiasi
Tingkatkan Kesejahteraan Kukar: PT REA dan Koperasi Produsen Perkebunan Jalin Kerjasama
Dana Hibah Pilkada Didiskusikan Bupati Kukar ke Kemendagri
Smartphone Dikasih ke PPKBD Kukar Demi Indikator PBK
Pelatihan Pertanian Bahan Olah Ramah Lingkungan Diikuti PPS

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru