Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam menguatkan kesadaran halal di tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan digelarnya Pelatihan Sertifikasi Produk Halal oleh Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kukar pada Kamis (19/6/25), yang bertempat di Pendopo Wakil Bupati Kukar.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala Kemenag Kukar, Pengurus Wilayah IPARI Kaltim, serta Ketua IPARI Kukar, Endy Haryono. Tak kurang dari 70 peserta, termasuk perwakilan IPARI Kaltim dan Kemenag Kukar, antusias mengikuti pelatihan ini.
Dalam sambutannya, Dafip menegaskan bahwa Sertifikasi Produk Halal bukan hanya label administratif. Ia merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus spiritual dari produsen kepada konsumen, terutama umat Islam. “Halal bukan sekadar boleh, tapi harus aman, tidak membahayakan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam,” ungkapnya penuh keyakinan.
Pelatihan ini pun mendapat perhatian khusus karena menyasar para penyuluh agama—pihak yang dinilai memiliki peran sentral dalam menyampaikan pemahaman tentang pentingnya produk halal di masyarakat. Menurut Dafip, di tengah arus globalisasi dan kompleksitas rantai pasok, pemahaman mendalam terhadap proses Sertifikasi Produk Halal sangat diperlukan agar produk-produk yang beredar benar-benar terjamin kehalalannya.
Lebih jauh, pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan tentang prinsip dasar sertifikasi halal, regulasi dan standar halal di Indonesia, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari kebijakan halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014, proses produk halal (PPH), hingga metode verifikasi dan validasi yang harus dilakukan dalam pengajuan sertifikasi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Dafip berharap pelatihan ini mampu melahirkan langkah konkret di lapangan. “Kami ingin para penyuluh agama dapat menjadi ujung tombak dalam mengajak UMKM dan pelaku usaha di Kukar untuk mengurus Sertifikasi Produk Halal. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian dan perlindungan konsumen,” tegasnya.
Sinergi lintas sektor pun dinilai sangat penting. Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, IPARI, dan dunia usaha harus terus bekerja sama agar akses sertifikasi halal menjadi lebih mudah, khususnya bagi pelaku UMKM yang sering terkendala informasi dan biaya. Penyuluh agama pun diharapkan tidak hanya pasif menyampaikan informasi, tetapi aktif menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari.












