Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan capaian positif dalam upaya penurunan angka stunting. Dalam kegiatan Forum Monev Genting Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang digelar di Gedung Bangga Kencana BKKBN Perwakilan Kaltim pada Senin (16/6/2025), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan laporan capaian tersebut dengan optimis.
Kegiatan Forum Monev Genting dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Nurizky Permanajati, dan dihadiri secara langsung maupun virtual oleh seluruh tim pengendali Genting dari kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara. Kukar sendiri hadir bersama perwakilan Tim Pengendali Genting dari Kutai Timur dan Kota Samarinda.
Dafip Haryanto menjelaskan bahwa sejak April hingga Juni 2025, DP2KB Kukar telah melakukan berbagai langkah strategis guna mempercepat penurunan angka stunting. “Kami telah melakukan sosialisasi masif kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan, menyelaraskan program bersama OPD terkait, dan melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (RKPD) bertema kemiskinan ekstrem dan stunting,” ungkap Dafip di hadapan peserta Forum Monev Genting.
Menurut Dafip, langkah-langkah ini membuahkan hasil yang signifikan. Angka stunting di Kutai Kartanegara menunjukkan tren penurunan yang positif dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan bahwa program Genting difokuskan dalam dua bentuk bantuan, yaitu bantuan nutrisi dan non-nutrisi. Bantuan nutrisi diberikan melalui Program Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, sementara non-nutrisi berupa bantuan iuran BPJS untuk keluarga tidak mampu, termasuk keluarga dengan anak balita. Di samping itu, edukasi pencegahan stunting juga terus digencarkan melalui berbagai seminar kesehatan.
Meski hasilnya menggembirakan, Dafip tak menampik adanya sejumlah kendala di lapangan. Ia menyebutkan bahwa koordinasi lintas kewenangan, khususnya dalam pembinaan perusahaan yang masih dominan di tingkat provinsi, menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berdampak pada sinkronisasi data antara daerah dan provinsi serta belum optimalnya sistem pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta ke pemerintah daerah.
“Pembiayaan dari perusahaan selama ini lebih banyak diarahkan ke bantuan bencana dan pembayaran BPJS masyarakat kurang mampu. Padahal, peran serta pihak ketiga ini bisa lebih maksimal bila diarahkan juga ke penguatan program penurunan stunting,” tambah Dafip.
Ia menekankan pentingnya integrasi yang solid antar lini, dari desa hingga kabupaten, agar program percepatan penurunan stunting bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Di akhir paparannya, Dafip kembali menegaskan komitmen DP2KB Kukar dalam terus mendukung dan mengembangkan strategi kolaboratif yang telah dirancang dalam Forum Monev Genting, demi mencapai target nasional zero stunting di masa mendatang.
Melalui partisipasi aktif dan pelaporan capaian di Forum Monev Genting, Kukar memberikan contoh nyata bahwa dengan koordinasi yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta dukungan lintas sektor, stunting bukanlah tantangan yang tak teratasi.












