Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan Pendampingan SPIP Terintegrasi tahun 2025 yang berlangsung selama dua hari, pada 16–17 Juni 2025, di Aula Maratua Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan MT Haryono, Samarinda.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Inspektur Daerah Kukar, H. Heriansyah, mewakili Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. Dalam sambutannya, Heriansyah menegaskan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem keuangan negara yang lebih baik.
“Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, kita tidak hanya membutuhkan sistem, tetapi juga kesadaran seluruh pimpinan dan pegawai dalam menerapkan pengendalian internal yang berkesinambungan,” ujar Heriansyah.
Kegiatan Pendampingan SPIP Terintegrasi ini diinisiasi oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kukar dan diikuti oleh sekitar 40 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat strategis seperti Asisten I, II, dan III, Tim PM-SPIP PEMDA yang terdiri dari BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, dan Unit Kepatuhan Pemerintah Daerah.
Sebagai narasumber, BPKP Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan para ahli di bidangnya, di antaranya Robertus Gatot Megantoro selaku Korwas Bidang APD, serta Sri Rahayu Rakhmaningsih, Indah Nur Aisyah, dan Arum Puji Rahayu.
Ketua panitia kegiatan, Etty Sumarni, menjelaskan bahwa tujuan utama dari pendampingan ini adalah untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis OPD dalam mengisi kertas kerja penilaian mandiri SPIP Terintegrasi. Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dokumen evidence yang menjadi bagian dari proses evaluasi SPIP.
Dalam penilaiannya, BPKP Provinsi Kalimantan Timur menyebut bahwa Pemkab Kukar telah mencapai level 3 (Terdefinisi) dalam maturitas penyelenggaraan SPIP. Ini berarti Pemkab Kukar sudah mampu menyusun sistem dan proses yang terstruktur dalam mengelola risiko, melaporkan keuangan secara andal, dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi.
Skor yang dicapai juga cukup menggembirakan, yakni:
- Penyelenggaraan SPIP: 3,371
- Manajemen Risiko Indeks (MRI): 3,40
- Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK): 2,856
Kendati demikian, Pemkab Kukar menyadari masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem pengendalian. Maka dari itu, proses perbaikan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari monitoring, evaluasi hingga tindak lanjut yang tepat sasaran.
Kepala BPKP Perwakilan Kaltim yang diwakili Robertus Gatot Megantoro memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah konkret Pemkab Kukar. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam pengisian dokumen SPIP dan berharap kegiatan ini menjadi momen penguatan dalam menerapkan nilai-nilai integritas dan efektivitas di seluruh lini pemerintahan daerah.
“Pemkab Kukar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Melalui Pendampingan SPIP Terintegrasi ini, kami berharap semangat perbaikan terus menyala dan menjangkau hingga ke akar budaya kerja,” ungkap Robertus.
Sebagai penutup, Heriansyah kembali mengingatkan seluruh peserta bahwa keberhasilan dalam penerapan SPIP tidak hanya diukur dari nilai dan skor, tetapi juga dari kemampuan instansi dalam menjadikan SPIP sebagai bagian dari budaya organisasi yang sehat dan bertanggung jawab. Ia berharap kegiatan ini akan menjadi langkah strategis menuju peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas di Kutai Kartanegara.












