Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembentukan wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu langkah nyata yang diambil adalah kesiapan mereka dalam menyesuaikan regulasi terkait Delineasi IKN, menyusul masuknya 15 desa dan kelurahan Kukar ke dalam wilayah tersebut.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengikuti proses ini secara administratif, tetapi juga aktif mendorong percepatan program Otorita IKN.
“Kami sudah menyusun peraturan dasar dan terus mendorong agar proses ini berjalan cepat dan tepat. Pemkab Kukar mendukung penuh delineasi IKN demi kelancaran pembangunan Ibu Kota Negara,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penegasan Batas Delineasi IKN yang digelar di Aula Kantor Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Rabu (4/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, pihak Otorita IKN (OIKN) dan Pemkab Kukar menegaskan kembali pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan yang terdampak. Terdapat 15 wilayah administrasi Kukar yang kini berada dalam area Delineasi IKN, dan proses penegasan batas wilayah tengah berlangsung, khususnya di Kecamatan Loa Janan.
Penyesuaian Nama dan Wilayah
Otorita IKN memaparkan bahwa dari 15 desa/kelurahan tersebut, tiga di antaranya—Desa Tani Harapan, Kelurahan Teluk Dalam, dan Kelurahan Dondang—memiliki sebagian besar wilayah dan penduduk yang sudah berada di dalam delineasi IKN. Oleh karena itu, nama-nama wilayah ini dapat diadopsi oleh IKN secara penuh.
Namun, untuk wilayah seperti Desa Batuah, yang sekitar 60% lahannya masuk dalam delineasi IKN, pemerintah menyarankan agar IKN menggunakan nama baru. Sementara itu, sisa 40% wilayah Desa Batuah tetap menjadi bagian dari Kukar dengan nama yang sama.
Penataan Wilayah dan Revisi Regulasi
Kuswanto, Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan OIKN, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Pemkab Kukar telah meninjau langsung kondisi di lapangan. Dari hasil koordinasi, delapan desa/kelurahan seperti Bakungan, Loa Duri Ulu, Loa Duri Ilir, Jonggon Desa, dan Sungai Payang dipastikan berada di luar Delineasi IKN, sehingga nama dan pengelolaan administratifnya tetap berada di bawah Kukar.
Sementara tiga kelurahan lainnya, Muara Jawa Ulu, Muara Jawa Pesisir, dan Muara Jawa Tengah—sepenuhnya masuk ke wilayah IKN, dan karenanya dapat diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam struktur pemerintahan IKN.
Pemkab Kukar pun diminta untuk segera merevisi regulasi yang berkaitan dengan batas wilayah dan penataan desa/kelurahan. Langkah ini diperlukan untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan realitas baru pasca masuknya sebagian wilayah Kukar ke dalam Delineasi IKN.
Langkah Strategis dan Kunjungan Lapangan
OIKN juga menyarankan agar dua kelurahan tersisa di Kecamatan Muara Jawa, yang tidak termasuk dalam delineasi, bergabung ke Kecamatan Sanga Sanga demi efisiensi tata kelola. Revisi wilayah ini dinilai krusial agar tidak terjadi kekosongan administrasi dan pelayanan publik.
Kegiatan Rakor ini diakhiri dengan kunjungan langsung ke batas wilayah Kabupaten Kukar dan IKN. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto, Kepala DPMD Kukar Arianto, Camat Loa Janan Heri Rusnadi, hingga perwakilan aparat keamanan dari Polsek dan Koramil Loa Janan.












