Tenggarong – Momentum membahagiakan bagi 166 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kutai Kartanegara (Kukar). Pada Senin (2/6/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, secara langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) PPPK dalam sebuah apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Bupati Kukar. Acara ini dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), para PPPK dari 12 bagian di Setda, serta jajaran Kepala Bagian.
Sekda Sunggono menegaskan, penerimaan SK PPPK bukan hanya sebuah formalitas administrasi. Lebih dari itu, dia mengajak para pegawai untuk memanfaatkan status baru ini sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja secara signifikan.
“Dengan pengangkatan THL menjadi PPPK, para pegawai menerima peningkatan pendapatan yang cukup besar. Namun, kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang nyata,” ujar Sunggono dengan penuh semangat.
Sekda juga menjelaskan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK berasal dari keputusan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun penentuan formasi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Formasi yang ditetapkan Bupati Kukar berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja di setiap perangkat daerah.
“Pemerintah daerah sudah mengajukan surat kepada Menpan dan BKN agar formasi R2 dan R3 dapat diangkat melalui kebijakan daerah. Saat ini kami masih menunggu respons, jadi para pegawai kategori ini diharap bersabar. Pak Bupati terus berupaya menjalin komunikasi intensif agar mereka bisa segera diangkat sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa jika seluruh pegawai R2 dan R3 tahap pertama dan kedua diangkat, jumlah ASN di Kukar akan meningkat drastis. Hal ini tentu saja berdampak pada anggaran belanja pegawai yang juga membengkak. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan menerapkan seleksi yang lebih ketat.
“Untuk pegawai baru, kontrak kerja awal akan berlaku selama satu tahun. Selanjutnya, jika kinerjanya memuaskan, kontrak bisa diperpanjang hingga lima tahun. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap dua tahun oleh tim penilai, termasuk untuk saya sendiri dan para Kepala Bagian,” ujar Sunggono tegas.
Soal Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP), Sekda menerangkan bahwa saat ini TPP hanya diberikan kepada PPPK fungsional tertentu, seperti tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, sesuai aturan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku.
“TPP diatur dalam Perbup, yang mengutamakan tenaga kesehatan dan guru. Untuk PPPK lainnya, kami akan menyesuaikan pemberian tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Sekda Sunggono berharap seluruh PPPK, terutama yang baru menerima SK PPPK, dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di Sekretariat Daerah Kukar dan meneladani kinerja pegawai yang sudah lebih dulu berkinerja baik.
“Semoga dengan status baru ini, kita semua semakin termotivasi untuk bekerja lebih produktif dan berkontribusi maksimal bagi kemajuan Kutai Kartanegara,” tutup Sekda.












