Tenggarong — Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahyani Fadianur Diani, secara resmi membuka Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025. Acara berlangsung pada Kamis, 29 Mei 2025, di Ruang Serbaguna Dispora, Kompleks Olahraga Aji Imbut Tenggarong Seberang.
Pendampingan ini dihadiri oleh para asesor dari seluruh perangkat daerah dan kecamatan di Kukar, serta Kepala Perangkat Daerah, Camat, Unsur Forkopimcam, dan Kepala Bagian Sekdakab Kukar. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern.
Dalam sambutannya, Ahyani menegaskan bahwa tujuan utama pengisian kertas kerja SPIP adalah menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif melalui identifikasi dan pengelolaan risiko secara tepat. “SPIP Terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah mengontrol risiko secara menyeluruh, sehingga setiap kebijakan, program, dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahyani menjelaskan bahwa SPIP Terintegrasi tidak hanya memperkuat mekanisme pengendalian, tetapi juga membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan mengurangi risiko korupsi, suap, dan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Dalam konteks pengelolaan keuangan, penerapan SPIP Terintegrasi mendukung penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Hal ini sekaligus mengurangi pemborosan dan kebocoran dana, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, Ahyani menekankan pentingnya sinergi antara tiga komponen utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni SPIP, Manajemen Risiko, dan Manajemen Kinerja. Ketiganya harus berjalan terintegrasi agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja pelayanan publik.
Para asesor yang hadir memegang peran vital dalam proses penilaian SPIP. Mereka dituntut untuk melakukan evaluasi yang objektif dan independen terhadap sistem pengendalian intern di masing-masing perangkat daerah. “Asesor harus mampu mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang nyata demi meningkatkan sistem pengendalian,” tambah Ahyani.
Karena itu, pendampingan ini bertujuan untuk membekali para asesor dengan pemahaman mendalam terkait tata cara pengisian kertas kerja SPIP agar hasil evaluasi memenuhi standar kualitas dan kuantitas sesuai regulasi yang berlaku. Dengan data yang akurat dan valid, pemerintah daerah dapat memperbaiki pengendalian intern, mengurangi risiko, dan menguatkan akuntabilitas.
Ahyani menutup sambutannya dengan harapan besar, “Kami berharap pendampingan ini dapat meningkatkan kemampuan asesor dalam melakukan penilaian yang efektif, sehingga level penilaian SPIP di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.”












