Tenggarong – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali membuahkan hasil gemilang. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kukar sukses meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, dalam seremoni resmi yang digelar di Auditorium Nusantara BPK Kaltim di Samarinda pada Jumat, 23 Mei 2025. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan DPRD, para kepala daerah, serta pejabat tinggi lainnya di lingkungan Pemkab Kukar.
Bupati Edi Damansyah, yang hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala BPKAD Sukoco, Kepala Inspektorat Heriansyah, Kabag Prokom Ismed, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan yang terus berupaya menerapkan prinsip good governance.
Sementara itu, Mochammad Suharyanto mengungkapkan bahwa pencapaian opini WTP bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Menurutnya, Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern dan memperbaiki tata kelola keuangan.
“Opini WTP memang mencerminkan kewajaran laporan keuangan, namun bukan berarti tanpa kekurangan. Temuan-temuan tetap ada, dan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah berulang,” ujarnya.
Dalam laporan audit tersebut, BPK mencatat adanya 184 temuan dan mengeluarkan 489 rekomendasi. Meski demikian, temuan tersebut tidak melewati batas materialitas—batas yang menentukan apakah suatu kekeliruan berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.
Beberapa persoalan yang masih muncul antara lain pembayaran ganda, pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 mengenai honorarium pengelola keuangan, hingga pengelolaan hibah yang dinilai belum optimal. Namun, karena tidak berdampak material, laporan keuangan tetap dianggap wajar.
Suharyanto menambahkan, “Kami menekankan agar seluruh temuan ini segera ditindaklanjuti. Contoh kecil seperti ketidaktepatan volume pekerjaan dan belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan, bila terus diabaikan, akan menjadi beban dalam audit tahun berikutnya.”
Pemkab Kukar pun menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK demi mempertahankan kinerja keuangan yang lebih baik di masa depan. Harapannya, audit tahun anggaran 2025 akan menunjukkan perbaikan signifikan dan tidak lagi memunculkan temuan-temuan yang sama.
Prestasi ini menjadi bukti nyata konsistensi Pemkab Kukar dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.












