Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur secara resmi memulai pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 melalui kegiatan entry meeting yang digelar di Ruang Serbaguna Bappeda, Senin (10/4/2025).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang didampingi oleh Asisten I Akhmad Taufik Hidayat dan Asisten III Dafip Haryanto. Hadir pula Kepala Inspektorat Heriansyah dan Kepala BPKAD Sukoco. Selain itu, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat juga turut serta baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual.
Dalam sambutannya, Sunggono menegaskan pentingnya koordinasi aktif antar perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia mengapresiasi Inspektorat Kukar yang cepat merespons hasil pemeriksaan sebelumnya dan langsung berkoordinasi untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK.
“Di lingkungan Pemkab Kukar, tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga indikator kinerja setiap pejabat dan unit kerja,” ujar Sunggono tegas.
Sebagai bentuk kesiapan, Sunggono menginstruksikan agar seluruh pejabat daerah sementara menunda perjalanan dinas ke luar daerah, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kehadiran mereka jika diperlukan konfirmasi selama pemeriksaan berlangsung.
“Karena ini pemeriksaan terperinci, saya minta teman-teman siapkan seluruh dokumen dan data yang relevan dengan baik,” lanjutnya. Ia juga meminta khusus kepada camat di wilayah dengan banyak kelurahan untuk menugaskan pejabat yang kompeten agar dapat mendampingi tim pemeriksa secara maksimal, baik dalam pengumpulan data maupun saat pemeriksaan lapangan.
Pemeriksaan 30 Hari, Fokus pada Transparansi dan Kepatuhan
Ketua Tim Pemeriksa, Hadianto Dedi Setiawan, menyampaikan bahwa tim pemeriksa terdiri dari 10 orang dan akan bekerja selama 30 hari, mulai 10 April hingga 9 Mei 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal.
“Fokus utama kami adalah menilai kewajaran penyajian saldo akun per 31 Desember 2024,” jelas Hadianto.
Sunggono juga mengingatkan seluruh OPD agar segera mengonfirmasi temuan sebelum laporan final disusun oleh BPK. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan tidak menunggu waktu menjelang pencetakan laporan.
“Jangan menunda konfirmasi. Kalau sudah mepet waktunya, hal ini justru menghambat penyelesaian laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya menutup pertemuan.












