Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyampaian LKPJ Kukar 2024. Dalam Rapat Paripurna ke-IV yang berlangsung di ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (24/3/2025), Sekretaris Daerah Sunggono menyampaikan laporan tersebut mewakili Bupati dan Wakil Bupati Kukar.
Rapat penting ini dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, serta didampingi Wakil Ketua sementara, Aini Faridah. Sebanyak 26 anggota dewan hadir bersama para perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong kemajuan daerah.
Dalam pemaparannya, Sunggono menyampaikan bahwa LKPJ Kukar 2024 mengusung tema besar: Pembangunan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan. Ia menekankan bahwa capaian kinerja Pemkab Kukar sepanjang tahun anggaran 2024 menunjukkan tren positif, terbukti dari sejumlah penghargaan tingkat regional hingga nasional yang berhasil diraih.
“Capaian ini bukan sekadar angka, tapi hasil dari kerja kolektif yang berpijak pada strategi pembangunan yang terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ujar Sunggono dengan optimistis.
Menariknya, Pemkab Kukar mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 12,7 triliun dari target Rp 14,3 triliun, atau sekitar 88,75 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 12,8 triliun dari target Rp 14,5 triliun, atau sekitar 88,14 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran Kukar dikelola secara disiplin, meski tetap fleksibel terhadap dinamika pembangunan.
Lebih jauh, Sunggono menegaskan bahwa penyampaian LKPJ Kukar 2024 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. “Ini adalah instrumen penting dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan belanja publik dapat dinilai secara objektif oleh DPRD dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa laporan ini disusun mengacu pada amanat Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019. Selain itu, seluruh indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman telah tercapai secara menyeluruh, meskipun ada beberapa sektor yang masih menghadapi tantangan.
Senada dengan itu, Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, turut menyampaikan pandangannya bahwa LKPJ Kukar 2024 adalah cermin akuntabilitas kepala daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif.
“LKPJ ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di sinilah posisi DPRD dan kepala daerah berada dalam relasi setara sebagai mitra pembangunan,” ungkap Junadi.
Dengan penyampaian LKPJ Kukar 2024, Pemkab Kukar menguatkan posisi sebagai pemerintah daerah yang tidak hanya bekerja, tetapi juga terbuka terhadap evaluasi dan masukan demi kebaikan bersama. Di tengah harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan responsif, Kukar menunjukkan arah yang tepat menuju tata kelola yang modern dan bertanggung jawab.












