TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya percepatan penanganan stunting. Sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, dalam sebuah acara yang digelar di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (13/3).
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, serta Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar, Dafip Haryanto. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan Data Keluarga Risiko Stunting untuk perencanaan dan implementasi program intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Kami dari BKKBN menyerahkan data ini sebagai dasar acuan bagi perangkat daerah untuk menjalankan program penanganan stunting secara terintegrasi dan berbasis data. Ini bukan hanya formalitas, tapi langkah konkret agar kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati.
Dalam kesempatan tersebut, 12 OPD yang terlibat terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeda.
Menurut Dafip Haryanto, data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BKKBN ini akan menjadi pedoman utama OPD dalam mengidentifikasi, mengolah, dan menindaklanjuti berbagai potensi risiko stunting di lapangan. Ia menegaskan bahwa penggunaan Data Keluarga Risiko Stunting secara optimal akan mempercepat pencapaian target penurunan angka stunting sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021.
Sementara itu, Sunggono menyambut baik langkah ini dan mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antarinstansi. Ia menekankan pentingnya pengolahan data secara cermat dan menyeluruh agar setiap program intervensi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan data di atas kertas. OPD harus turun langsung ke lapangan, olah data secara parsial, dan pastikan akurasinya. Jika tidak, bisa saja terjadi salah sasaran intervensi. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan baru Pemkab Kukar yang tak hanya fokus pada penanganan anak stunting, tetapi lebih jauh, mencegah munculnya kasus baru melalui pendekatan New Zero Stunting. Artinya, pemerintah tak hanya mengobati, tetapi juga mengantisipasi.
Dengan kolaborasi yang semakin erat antar-OPD serta pemanfaatan Data Keluarga Risiko Stunting secara efektif, Pemkab Kukar berharap mampu menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun ini. Program penanganan stunting di Kukar telah mencakup pendampingan medis, edukasi keluarga, hingga penguatan layanan dasar di tingkat desa.












