Mendes PDT resmikan kantor Desa Sungai Payang sekaligus menyerahkan sertifikat izin produksi cokelat dari BPOM Kaltim ke rumah Cokelat Lung Anai. Ahyani Fadianur Diani selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kukar mendampingi Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) memantau kebun cokelat Lung Anai sekaligus juga untuk menanam pohon kakao di Perkebunan Cokelat Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Sebelumnya, Mendes PDT meletakkan batu pertama pembangunan rest area di Prangat Baru Kecamatan Marangkayu. Turut hadir dalam acara tersebut Pemprov Kaltim, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kukar, Direksi PT. Multi Harapan Utama, Camat Loa Kulu beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Para Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Loa Kulu, Ketua, Pengurus dan Anggota KTNA Gapoktan/ Poktan/KWT.
Sebelum melakukan penggantungan pita, Mendes PDT berharap agar kantor bisa digunakan sebaik – baiknya untuk kepentingan warga. Ahyani menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah untuk ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Mendes PDT untuk memantau perkembangan desa pada wilayah Kukar.
Ia melaporkan kalau pembangunan kantor Desa Sungai Payang akan jadi bantuan dan kolaborasi dengan dunia usaha khususnya PT Multi Harapan Utama (MHU) melalui program CSR atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Hal ini juga jadi wujud nyata dari sinergi dan kolaborasi dunia usaha dengan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa Kukar, termasuk Rumah Cokelat Lung Anai jadi bagian dari sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, PT MHU, Perguruan Tinggi dan NGO/Yayasan. Rumah Cokelat tersebut merupakan salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Lung Anai.
Bumdesa Payang Sejahtera milik Desa Sungai Payang jadi salah satu wujud kemitraan dengan dunia usaha. Sebagian besar unit usaha dari BUMDES Payang Sejahtera jadi kerjasama/kemitraan dengan Perusahaan sekitar, termasuk dengan PT MHU serta kontraktor dan PT Niagamas Gemilang yang bergerak pada bidang perkebunan Kelapa Sawit.
Hal ini juga jadi komitmen Pemkab Kukar untuk bangun sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dalam percepatan pembangunan yang jadi salah satu fokus kebijakan. Pemkab Kukar telah menetapkan Perda Nomor 15 tahun 2018 terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSL dan PKBL). Kemudian menetapkan peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 terkait Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pembiayaan tanggung jawab sosial Perusahaan.
Lebih lanjut, memudahkan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi program telah dibentuk oleh Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Forum TJSP). Forum ini beranggotakan seluruh Perusahaan yang beroperasi di Kukar. Salah satu terobosan sinergi yang dibangun melalui program rumah besar, penanggulangan kemiskinan (RBPK). Program ini jadi upaya percepatan dan pengentasan kemiskinan termasuk mencegah kemiskinan ekstrim yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan (stakeholders) untuk dunia usaha Perusahaan.
Pemkab Kukar terkait dengan percepatan pembangunan desa menjadi salah satu program prioritas yang terintegrasi dengan berbagai program mencakup pembangunan pertanian. Beberapa program yang langsung menyentuh di desa khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar antara lain Program Air Bersih Desa, Program Terang Kampungku, Program Desa Ramah Lingkungan.
Dalam Percepatan Pembangunan Desa, Pemkab Kukar harus membentuk Pendekar Idaman. Program ini dirancang demi memberikan bantuan tenaga pendamping profesional ke desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi gugus tugas pendamping termasuk dalam program pemberdayaan warga desa.
“Insya Allah dalam periode kepemimpinan kami selanjutnya (Kukar Idaman Terbaik), akan kami mantapkan dan fokuskan lagi program percepatan pembangunan desa termasuk Pencapaian SDG’s Desa,” jelasnya.***












