Rancangan APBD 2025 serap aspirasi warga Kukar demi pembangunan berkelanjutan. Hal ini usai adanya penyelesaian penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kukar tahun anggaran 2025.
Kemudian dilanjutkan dengan adanya pandangan faksi terkait nota keuangan rancangan peraturan daerah terkait APBD Kukar tahun anggaran 2025. Kegiatan dilakukan di ruang sidang paripurna DPRD pada Senin, 18 November 2024.
Junaidi selaku Ketua DPRD Kukar melakukan gerak cepat bersama unsur wakil ketua dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD demi lakukan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mana dipimpin langsung oleh Sekda yakni Sunggono serta perangkat daerah demi melakukan pembahasan satu persatu rancangan APBD tahun anggaran 2025 pada Rabu, 20 November 2024.
“Junaidi menuturkan kita sudah menerima Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD 2025 Kabupaten Kukar, pandangan fraksi DPRD dan tanggapan Pemerintah sudah disampaikan,” ungkap Sunggono.
“Begitu juga kunjungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi dengan OPD selaku mitra kerja. Kunjungan Reses dan Kunjungan Daerah Pilihan (Kundapil) dalam menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi masukan ini akan menjadi Skala prioritas pembangunan kita kedepan,” sambungnya.
DPRD dan Pemerintah Daerah terus saja berkomitmen menjadikan belanja daerah sebagai instrument demi mendukung pencapaian RPJMD dan prioritaskan belanja yang berorientasi pada pelayanan warga mencakup pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Hal ini juga sesuai dengan amanat untuk memenuhi mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Seluruh proses pengelolaan belanja, melalui dari perencanaan hingga pelaporan akan kita upayakan untuk terus dilakukan secara efektif, efisen, transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku,” kata junaidi.****












