Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD telah dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Kukar terkait pendalaman pelaksanaan UU NO 3 Tahun 2024 yang berlokasi di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada 1 November 2024. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD ini telah berjalan lancar.
Komisi 1 DPRD Kukar waktu itu dipimpin langsung oleh Dasman Minang Endianto yang didampingi oleh H. Muhammad Hidayat dan Staf Sekretariat DPRD Kukar. Kedatangan Komisi 1 DPRD Kukar itu disambut hangat oleh Miftakhul Falah, S.KM,M.Si selaku Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Seksi Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa Direktorat Penataan dan Administrasi Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Dasman menjelaskan kalau kunjungannya itu menjadi konsultasi terkait sharing pelaksanaan tugas DPRD Pendalaman Pelaksanaan UU NO 3 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas UU NO 6 Tahun 2014 terkait desa.
Berdasarkan UU NO 3 Tahun 2024 telah membawa segenap perubahan signifikan untuk UU NO 6 Tahun 2024, terutama juga dalam meningkatkan kedudukan desa, meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, dan mengatur tata kelola Pemerintah desa yang mana lebih baik.
“Adapun garis besar dari UU ini, yakni masa jabatan Kepala Desa: Masa jabatan kepala desa akan diperpanjang dari sekitar 6 tahun menjadi 8 tahun per periode, dengan maksimal dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Hal ini memungkinkan kepala desa menjabat hingga 16 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan pembangunan di desa,” jelasnya.***












