Sekda Kukar Berharap Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Kaltim

- Redaksi

Friday, 1 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Kukar adakan dialog public Pemberdayaan Masyarakat Kaltim (Instagram/@prokomkukar)

Sekda Kukar adakan dialog public Pemberdayaan Masyarakat Kaltim (Instagram/@prokomkukar)

Sekda Kukar bernama Sunggono baru saja mendampingi Riyandi Elvander selalu Kepala Bidang Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga Adat DPMD dalam acara Dialog Publik Pemberdayaan Publik Masyarakat Kalimantan Timur tahun 2024 di Hotel Mercure, Samarinda pada Jumat (1 November 2024).

Narasumber dalam acara ini yakni Saiduani Nyuk selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kaltim AMAN Kaltim, Dr Haris Retno Susmiyati Pusat Penelitian HAM dalam Multikulturisme Tropis PUSHAM-MT Unmul, dan berapa pakar lainnya. Oleh karena itu Sekda Kukar sangat berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun.

Kegiatan Dialog Publik Pemberdayaan Publik Masyarakat Kalimantan Timur ini telah diikuti setidaknya sebanyak 140 peserta yang terdiri dari pada Sultan, Sekretaris Daerah, Kepala Adat, tokoh Masyarakat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, praktisi hukum, akademisi, organisasi masyarakat serta beberapa tamu undangan lainnya.

Acara ini awalnya dibuka oleh Ujang Rachmad selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim. Ia berucap terima kasih dan memberikan aspresiasi atas hal yang dilakukan oleh DPM Pemdes Provinsi Kaltim yang melakukan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat (MHA) yang ada didaerah Kaltim. Pembicaraan diskusi ini juga menjadi langkah dalam pentingnya kerja sama dalam memperjuangkan pengakuan serta memberikan perlindungan ke masyarakat adat di Kaltim.

Warga bukan hanya nantinya harus menjaga tradisi dan pilar dalam melestarikan alam dan budaya yang sangat berharga. Oleh karena itu, hadirnya warga hukum adat dalam proses pembangunan ini menjadi jalan dalam terwujudnya harapan Sekda Kukar untuk pembangunan masyarakat yang terbilang adil dan bisa berkelanjutan.

Selain itu, dalam acara ini juga bisa menjembatani sarana untuk mendengarkan aspirasi, berbagi gagasan serta mencari solusi dan mengembangkannya untuk hak masyarakat adat daerah Kaltim dan terwujudnya dinamika pembangunan di kawasan Kalimantan Timur.

Sunggono juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPM dan Pemdes Pemprov Kaltim karena bisa menggelar acara dialog public dan menjadi momentrum untuk sara melakukan kolaborasi, meningkatkan sinergi antara Pemerintah Masyarakat Adat, akademisi, organisasi masyarakat demi tercapainya suatu kesimpulan dalam menyusun suatu strategi yang bisa berkelanjutan dan eksklusif. Sekaligus, bisa menjadi partisipasi ke semua pihak terkait sejalan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

“Dengan adanya pengakuan itu bahwa salah satu langkah awal ini bisa menjadi intinya masyarakat adat dalam bagian integral, identitas kekayaan, serta budaya di kawasan Kalimantan Timur dan perlu juga atas dukungan dari semua pihak terkait dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut,” jelasnya.

Menurut Puguh Harjanjato selalu Ketua Panitia Pelaksana yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimatan Timur juga menuturkan kalau acara ini sesuai dengan amanat konstitusi UU 1945 Pasal 18 B kalau negara ini telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang hidup.

Selain itu, hal ini juga sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI. UU Desa 96 B, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam melaksanakan Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan telah ditetapkan menjadi Desa Adat.

Sesuai dengan pengakuan MHA dari sudut pandang Permendagri 52 Tahun 2014 dalam Pasal 2 Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam melaksanakan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini sesuai dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/ Walikota dalam membentuk Panita Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.

Pengakuan dari Masyarakat Hukum Adat MHA secara bertahap, identifikasi, verifikasi, dna validasi dan penetapan dari SK Bupati/ Walikota. Ditotal Kaltim telah memiliki sekitar 27 dokumen permohonan untuk pengakuan sebagai MHA dari tahun 2021 – 2024. Setidaknya ada 13 dokumen yang telah diverifikasi pada tahun 2024 dan 14 dokumen lain sedang ditunggu verifikasi teknik dari Panitia MHA Kabupaten.

Selain itu, Pemprov Kaltim melalui DPM – Pemdes pada tahun 2024, diketahui telah memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap setidaknya 240 masyarakat adat yang berasal dari sekitar 88 komunitas adat Kaltim dalam bentuk kegiatan.

“Pengakuan dan perlindungan bagi MHA di Kalimatan Timur ini sangat memerlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif berdasarkan kerjasama antar Pemerintah, Akademisi, Praktise, NGO, dan Masyarakat. Hal ini demi memastikan keberlangsungan budaya dan pemenuhan atas hak pada masa mendatang,” ungkapnya.

Berita Terkait

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama
Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN
DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara
Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda
Wabup Rendi Solihin Hadiri Etam Begenjoh, Kukar Perkenalkan Kekayaan Budaya ke Jawa Timur
Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong
Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah
Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru