Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto bersama Kabag SDA Muhammad Reza hadir dalam acara Kick-off dan Sosialisasi Pelaksanaan Program Penyaluran Dana Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) Kepada Pemerintah Desa Kampung/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat di Hotel Mercure Samarinda pada hari Kamis (28/3/2024).
Seluruh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Kaltim turut hadir di acara ini. Perwakilan Bank Dunia juga turut hadir dalam acara ini melalui daring.
Penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Pemprov Kaltim dengan Kemitraan untuk Pembaharuan tata pemerintahan tentang pelaksanaan program penyaluran dana Forest Carbon Partnership Facility -Carbon Fund (FCPF-CF) juga dilakukan dalam acara ini.
Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dengan Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhamad Syarif melakukan prosesi penandatanganan tersebut.
Kata Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dalam sambutannya, dirinya sangat memberikan apresiasi dilaksanakannya kegiatan kick off meeting ini dan sosialisasi pelaksanaan program penyaluran dana FCPF – CF kepada Pemerintah Desa/kampung/Kelurahan sertakelompok masyarakat.
“Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur sudah sangat menantikan hal tersebut karena gaung dana FCPF-CF ini tidak hanya didengar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim saja tetapi juga secara nasional dan internasional,” tuturnya.
SK untuk penerima manfaat pada tingkat desa juga telah ditetapkan. Besaran penerima manfaat juga telah tertulis pada SK tersebut.
Dirinya juga menyampaikan secara singkat soal dana FCPF-CF yang diperoleh. Dia berpendapat diperlukan waktu sekitar 14 Tahun untuk proses yang dilaksanakan oleh Kaltim.
“Ini bukan proses yang singkat dan dulu tidak pernah menyangka bahwa karbon itu real karena berpikir bagaimana barang yang tidak terlihat, tidak bisa disentuh bisa diberikan reward serta bagaimana cara mengukurnya,” ujar Sri.
Semua ini berawal di Tahun 2008 saat Kaltim mencanangkan Kaltim hijau/Kaltim green Tahun 2008. Selanjutnya di tahun 2019, Kementerian lingkungan hidup memperoleh pendampingan untuk melakukan penyusunan dokumen kesepakatan bersama Bank dunia.
“Selama 2 tahun mempersiapkan dan akhirnya Kaltim menandatangani agreement contract dokumen dengan bank Dunia untuk melakukan pengurangan emisi dan menyediakan stok karbon sebanyak 22 juta ton karbondioksida ekuivalen, untuk satu ton akan dihargai sekitar 5 dolar,” jelas Sri.
Kata Sri, ini basisnya merupakan yurisdiksi Kaltim maka tentu pemerintah provinsi yang akan berupaya.
Akan tetapi pemerintah Kaltim tak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kontribusi dari Kabupaten/Kota di Kaltim. Sehingga mekanisme dana karbon ini akan dibagi ke Kabupaten/ Kota serta langsung diberikan ke pemerintah Desa.
Harapan Sekda Sri, seluruh pihak agar dapat melakukan pengawalan tentang hal ini.
Implementasi dana FCPF-CF ini diharapkan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, sebagai penerima manfaat dari kabupaten kota tentu akan diadakan pendampingan yang baik terkait implementasi ini.
“Saya harap nantinya akan ada pendampingan ditingkat Kabupaten / kota hingga ditingkat desa karena semua harus menjaga Kaltim sebagai daerah penghasil karbon dan menjadi paru-paru dunia” pungkasnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto sangat mendukung serta menyampaikam apresiasinya pada kegiatan ini.
Nantinya diharapkan akan ada pendampingan supaya seluruhnya dapat berlangsung sesuai dengan harapan yang diinginkan.












