Pemkab Kutai Kartanegara Dukung Percepatan Pembangunan IKN

- Redaksi

Saturday, 9 March 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkab Kutai Kartanegara Dukung Percepatan Pembangunan IKN (ist)

Pemkab Kutai Kartanegara Dukung Percepatan Pembangunan IKN (ist)

Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ahyani Fadiannur Diani, mengikuti Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsultasi ini dilaksanakan secara virtual pada Jumat (8/3/2024). Turut hadir dalam acara tersebut Kabag Hukum Purnomo, Kabag Ekonomi Haryo Martani, perwakilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Edi Santoso, serta OPD terkait lainnya.

Dalam sesi konsultasi publik tersebut, Zulkifli, sebagai pembicara utama dari Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) IKN, menjelaskan bahwa tujuan diterbitkannya Perpres Percepatan Pembangunan IKN adalah untuk menjamin pelaksanaan penyediaan layanan dasar dan sosial, serta fasilitas komersial di IKN. Perpres ini juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi investasi di IKN dan memberikan jaminan hukum atas masalah yang dapat menghambat kegiatan persiapan pembangunan IKN.

Ahyani mengungkapkan kekhawatiran terkait status deliniasi sebagian wilayah Kukar yang belum jelas. Pertanyaan ini berkaitan dengan apakah wilayah tersebut masuk di IKN atau masih merupakan bagian dari Kukar. Hal ini memiliki dampak penting dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Edi Santoso menambahkan bahwa batas wilayah yang ada belum jelas, terutama terkait sebagian wilayah Desa Tamapole yang statusnya masih ambigu. Menurut undang-undang 3/2002, sebagian wilayah tersebut masuk dalam deliniasi IKN. Namun, dalam UU 21/2023, terdapat wilayah seluas kurang lebih 1.501,21 hektare yang posisinya tidak jelas, tidak masuk di Kukar dan tidak masuk di IKN.

Edi juga menyoroti masalah yang muncul terkait Desa Long Anai yang merupakan desa budaya. Apabila desa tersebut masuk dalam wilayah IKN, perlu ada pengaturan khusus terkait pelestarian dan pengembangan budayanya. Mengingat di Kukar sudah ada dinas yang menangani kebudayaan.

“Kaitan dengan NJOP tadi, bagaimana penentuannya, dan ini saya rasa dari pihak IKN perlu pembahasan khususnya dengan Kukar, karena bukan hanya di Desa Tamapole saja, di Desa Long Anai juga begitu,” jelasnya.

Diperlukan pembahasan lebih lanjut antara pihak IKN dan Kukar terkait hal ini, tidak hanya terbatas pada Desa Tamapole tetapi juga Desa Long Anai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan NJOP dan regulasi terkait lainnya berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta pelestarian budaya di wilayah tersebut.

 

 

Berita Terkait

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama
Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN
DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara
Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda
Wabup Rendi Solihin Hadiri Etam Begenjoh, Kukar Perkenalkan Kekayaan Budaya ke Jawa Timur
Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong
Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah
Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 20:36

Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Resmi Digelar, Kukar Perkuat Peran Penyuluh Agama

Wednesday, 18 June 2025 - 19:16

Pemkab Kukar Teken Kerja Sama dengan SCB International untuk Pengembangan ASN

Tuesday, 17 June 2025 - 17:01

DP2KB Kukar Laporkan Penurunan Stunting Signifikan di Forum Monev Genting Kaltim-Kaltara

Monday, 16 June 2025 - 16:51

Pemkab Kukar Gelar Pendampingan SPIP Terintegrasi 2025 di Samarinda

Saturday, 14 June 2025 - 16:37

Pemkab Kukar Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan di Tenggarong

Thursday, 12 June 2025 - 19:45

Sekda Kukar Hadiri Rapat EKI 2025, Dorong Pengembangan Akses Keuangan Daerah

Wednesday, 11 June 2025 - 09:46

Sekda Kukar Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kadis Ketahanan Pangan Sutikno

Tuesday, 10 June 2025 - 09:21

Bupati Kukar Pantau Langsung Pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

Berita Terbaru