Terasnegeri.com- Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat yang membahas status aset pemerintah provinsi. aset yang dibahas ialah aset di komplek Mall Lembuswana dan di komplek pergudangan Jalan Ir Sutami Kota Samarinda. Menurut Nidya Listiyono, telah ada perjanjian BOT kerjasama dengan pihak ketiga, terkait mall Lembuswana itu.
“Pembangunan selama 30 tahun dan berakhir di tahun 2026. Berarti kurang lebih 3 tahun lagi. Nanti setelah itu apakah mau diperpanjang atau tidak diperpanjang akan dikembalikan dulu ke Pemprov,” ujar Nidya, Selasa (10/10/23).
Agar aset pemprov tersebut bisa menjadi PAD perlu dilakukan mekanisme appraisal atau mekanisme harga pasaran.
Kita juga sedang menyoroti itu. Dan banyak berbagai aset yang kita tanyakan, hari ini kepada pak kepala bapenda,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut tak hanya membahas 2 aset tersebut, Nidya menyampaikan rapat tersebut juga membahas aset lainnya seperti Lapangan Palaran yang sedang dalam progres pembangunan, Hotel Atlet, dan aset-aset lain. Misalnya di sepanjang Sungai Mahakam banyak aset yang bisa pemerintah manfaatkan untuk jetty penempatan kapal. Dan ia berharap agar pemerintah bisa merawat dan memaksimalkan aset aset tersebut.
“Kalau ada SKPD yang meminta aset pemerintah provinsi, kami minta agar ada koordinasi dengan baik agar tidak beralih fungsi,” kata Nindya Listiyono.
(Ama/Advertorial/DPRD Kaltim).












