Terasnegeri.com- Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, mendapatkan keluhan dari masyarakat Desa Bantuah Kecamatan Loa Janan, saat Baharuddin melakukan kunjungan ke Desa tersebut.
Masyarakat mengeluh terkait pertambangan yang semakin mendekati lahan masyarakat, Karena di bantuah lahan masyarakat sudah banyak dikelilingi oleh perusahaan tambang.
Baharuddin mengatakan bahwa perusahaan tambang tidak bisa mengambil lahan masyarakat untuk dijadikan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini sudah diatur dalam undang-undang.
“Semuanya sudah diatur di dalam regulasi di mana perusahaan tambang dapat mengambil lahan masyarakat hanya jika hak-hak masyarakat atas tanah tersebut telah dibebaskan. Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No.3 Tahun 2020 Tentang Minerba,” ungkap Baharuddin.
Masyarakat juga ingin memanfaatkan lahan pasca tambang untuk pertanian dan peternakan, karena hal ini dinilai sangat berpotensi.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini mengapresiasi keinginan masyarakat, terkait pemanfaatan lahan pasca tambang untuk dipakai pembangunan sektor pertanian atau peternakan, karena memiliki dampak yang menguntungkan.
“Saya sangat mengapresiasi keinginan positif tersebut karena lebih memiliki dampak ekonomis yang lebih menguntungkan. Khususnya, ketika berbicara efek jangka panjangnya dibanding masyarakat membebaskan lahannya kepada perusahaan tambang yang beroperasi di desa tersebut,” ujarnya.
Selain permasalahan dan pemanfaatan lahan pasca tambang, Baharuddin juga mendapatkan usulan terkait bantuan pengerasan jalan, dan bantuan berupa pupuk untuk kelompok tani di RT 26 dan RT 27 Desa Bantuah, Kecamatan Loa Janan.
(Ama/Advertorial/DPRD Kaltim)












