Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I Tahun 2025. Acara yang digelar di Aula Bappeda lantai I ini menjadi momen penting dalam memperkuat pengendalian serta evaluasi pembangunan di Kukar.
Dalam pimpin Rakordal Caturwulan I 2025, Sekda Sunggono menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem ini harus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan setiap kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan. “Kita tidak hanya mengawasi penggunaan anggaran, tapi juga menjaga aset negara dan memastikan pelaporan keuangan akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda Kukar menegaskan bahwa tata kelola pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah harus terus diperkuat sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, Sunggono mengajak seluruh OPD untuk menerapkan langkah-langkah strategis, seperti penguatan manajemen, peningkatan kualitas data dan informasi, pengembangan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi pengadaan, hingga evaluasi rutin. “Budaya perbaikan berkelanjutan harus menjadi bagian dari sistem kerja kita,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Sunggono juga menegaskan peran strategis seluruh Kepala OPD untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang jelas dan akuntabel. Ia berharap hasil Rakordal ini menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan pembangunan daerah agar target-target sesuai indikator kinerja tercapai dengan baik. “Pengendalian dan evaluasi bukan sekadar formalitas, tapi langkah konkret untuk menghindari penyalahgunaan APBD dan memastikan pembangunan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kukar, Vanessa Vilna, menegaskan urgensi pelaksanaan Rakordal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Ia mengingatkan bahwa tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah harus berjalan terpadu untuk mendukung penyusunan dan perubahan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan APBD. Vanessa juga menyampaikan bahwa hasil Rakordal hingga April 2025 menunjukkan perlunya perubahan RKPD 2025 sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD tahun berjalan.
Melalui Rakordal ini, seluruh OPD diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan laporan kinerja serta merespon rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan pembangunan caturwulan berikutnya lebih optimal. “Kami berharap momentum ini menjadi titik balik peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam membangun Kukar,” tutup Vanessa.
Kegiatan Rakoldal ini membuktikan komitmen Pemerintah Kukar dalam meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dengan koordinasi yang kuat, transparansi, dan penguatan manajemen risiko, Kukar optimis mencapai target pembangunan daerah secara tepat waktu dan berkualitas.












